TABANAN, BALIPOST.com – Kabupaten Tabanan sesuai instruksi Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti tengah berancang-ancang menuju Tabanan Smart City. Sayangnya, Tabanan cyber control room atau ruang server tempat integrasi program dan aplikasi dari tiap OPD, kecuali Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang semestinya sudah harus diluncurkan April ini mundur dari jadwal.
Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government, I Gusti Putu Winiantara, ada pergeseran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). “Target sebenarnya di pertengahan bulan April sudah trial, kini terpaksa mundur di bulan Mei, dan di awal bulan sudah bisa uji coba,” terangnya, saat dikonfirmasi Selasa (17/4).
Ia menjelaskan, uji coba akan dilakukan selama satu bulan, mengingat konsep dari cyber control room atau ruang server ini merupakan penyatuan seluruh server diseluruh jajaran perangkat daerah di Pemda Tabanan, karena selama ini masih tersebar. “Sistemnya ke depan seluruh server akan terpusat satu pintu, dan selama uji coba itu akan kita buat jaringan ulang serta membuat standarisasi keamanan server sesuai ISO 2013,” terangnya.
Tidak hanya dikarenakan pergeseran DPA, penyebab lain mundurnya operasional cyber control room atau ruang server juga akibat tidak stabilnya eksekusi melalui e-katalog. “Namun saat ini sedang proses lelang untuk semua barang barang itu, jadi kemungkinan Mei sudah bisa uji coba,” pungkasnya.
Di Kabupaten Tabanan, lanjut pria yang kerap dipanggil Anom ini, sudah banyak aplikasi yang dimiliki perangkat daerah dan sifatnya tersebar. Namun di balik semua itu, tidak ada tenaga yang betul-betul tepat untuk mengelola, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. “Sebenarnya rancangan sudah dari empat tahun lalu, dan setelah ada Dinas Kominfo selaku leading sektor, akhirnya bisa terwujud,” ucapnya.
Nilai anggaran untuk kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp 1,3 miliar. Terdiri dari biaya untuk peralatan, jaringan, dan biaya tenaga ahli. Untuk tenaga ahli, setidaknya sudah terekrut lima tenaga ahli programer, data analis dan spesialis jaringan. “Sebenarnya lima tenaga ahli tidak mencukupi, karena standar perlu 20 petugas, tetapi perlahan akan terus kita lengkapi, intinya saat ini kami masih penguatan di internal dulu,” terangnya. (Puspawati/balipost)
