GIANYAR, BALIPOST.com – Selama ini sudah banyak hal dilakukan Pemkab Gianyar yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat diapresiasi Penjabat Bupati Gianyar I Ketut Rochineng. Meski demikian, di masa tugasnya yang singkat, dia akan berupaya semaksimal mungkin melanjutkan program-program pemerintah yang sudah berjalan dengan baik.
Pelantun lagu Bali Shanti ini menyampaikan, pekerjaan yang bisa dilakukannya yang sifatnya cepat dalam waktu singkat misalnya menata kebersihan dan keindahan kota. Selain itu, mewujudkan ketertiban masyarakat termasuk hal yang bisa segera dilakukan.
Meski demikian, ada beberapa hal substansial yang menjadi perhatiannya. Salah satunya, pengentasan kemiskinan melalui penyusunan APBD Perubahan 2018 dan perencanaan APBD 2019. “Walau setiap tahun sudah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar, saya berharap dapat meminimalisir lagi jumlah tersebut walau sebentar di sini. Ya…ada kesempatan sedikit membantu pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Rochineng juga mengagumi gebrakan pemerintah dalam membantu warga miskin terkait biaya kesehatan yakni melalui program bebas biaya bagi pasien rawat inap kelas III di RSUD Sanjiwani Gianyar. “Pelayanan kesehatan sebanarnya kan ada program JKN. Kita mendukung program itu. Hanya di daerah, menyiapkan penunjangnya saja. Dan mana cakupan yang belum, di daerah yang menyiapkan cakupan pelayanannya. Di Gianyar, hal itu sudah dilakukan. Masalah kesehatan sudah menjadi prioritas,” katanya.
Dalam mendukung program subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin, RSUD Sanjiwani Gianyar juga sudah mampu memberikan pelayanan prima dengan adanya gedung baru beserta alat kesehatannya.
Peningkatan
Gianyar berkembang relatif baik dari masa ke masa. Pembangunan menunjukkan grafik peningkatan di berbagai bidang. Meski demikian, Kabupaten Gianyar tidak pernah menanggalkan jati dirinya sebagai gudangnya seni dan budaya Bali. Pencapaian tersebut sangat membanggakan dan mesti dipertahankan.
Menurut Rochineng, di hari jadi ke-247, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Gianyar patut bersyukur dan bangga atas pencapaian saat ini. Sebab tidak bisa dipungkiri, pencapaian tersebut berkat kerja keras dan sinergi semua pihak.
Namun, pemerintah dan masyarakat jangan sampai terlena atas buah kerja keras yang dihasilkan saat ini mengingat tantangan ke depan akan semakin berat. HUT ke-247 Kota Gianyar harus menjadi momentum evaluasi sejauh mana seluruh komponen mampu melaksanakan pembangunan.
Khususnya Pemkab Gianyar, harus mengevaluasi diri atas kinerja pemerintahan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Hakekat pemerintah, tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Apakah Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah melakukan itu? Menurut saya, sudah melaksanakan. Kepemimpinan itu sudah saya anggap baik. Cuma, ada hal-hal yang perlu dilanjutkan. Yang kurang itu cuma menata kembali,” kata Rochineng.
Pengentasan kemiskinan menjadi fungsi utama pemerintah. Pembangunan pesat suatu daerah harus memberikan multiplier effect ke masyarakat. Masyarakat harus menikmati kue pembangunan.
Jika itu tidak terwujud, peran pemerintah belumlah lengkap. Apabila program pengentasan kemiskinan telah mampu berjalan maksimal, baru kemudian pemerintah melangkah ke tahap selanjutnya yakni bagaimana menata Kabupaten Gianyar agar lebih baik.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Gianyar merupakan daerah inspirasi seni yang tidak hanya bagi Bali melainkan dunia luar. Rochineng bahkan menyebutkan, vibrasi atau taksu Bali berada di Kabupaten Gianyar. Untuk itu, taksu yang berasal dari terjaganya kegiatan seni dan budaya, sudah sepatututnya dipertahankan. Seni dan budaya adalah roda utama penggerak tatanan kehidupan Kabupaten Gianyar.
Taksu ini tidak boleh luntur oleh pengaruh budaya luar yang kian hari kian kuat. Jika Kabupaten Gianyar kehilangan taksu tersebut, niscaya pembangunan akan merosot. “Karena seni-budayalah, wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertarik mengunjungi Gianyar. Jadi, ini harus kita jaga agar wisatawan bisa tetap menikmati pariwisata budaya,” tegasnya.
Sembilan Prioritas
Gianyar memprioritaskan sembilan sektor pembangunan di tahun 2019. Muara dari kebijakan tersebut tiada lain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya menyampaikan, tema pembangunan dijabarkan dalam delapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gianyar tahun 2019. Prioritas dimaksud yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan ketenteraman ketertiban, sosial, agama dan budaya serta koperasi, UKM dan pariwisata. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan telah dikaji dan disinkronisasikan melalui musrenbang RKPD.
“Substansi perencanaan pembangunan daerah sudah mencerminkan sinergi serta harmonisasi antara kebijakan dari hulu ke hilir serta usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat. Selain itu, telah mengedepankan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, budaya dan lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut Wisnu Wijaya mengungkapkan, salah satu komponen terpenting pembangunan daerah adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Pusat juga telah menekankan hal tersebut dengan mencanangkan program membangun dari desa. Dana yang dikelola Pemerintah Desa saat ini terbilang besar.
Sumbernya tidak hanya dari Dana Desa, melainkan pula dari sumber lain dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemkab Gianyar. “Bahkan kita sudah jauh-jauh hari menjalankan Program Siaga Desa Swatantra atau PSDS. Itu sudah dilaksanakan sebelum ada UU Desa. Kita sudah terapkan yang dinamakan membangun dari desa,” jelasnya.
Dalam hal ini, Pemkab Gianyar telah memberikan perhatian khusus bagi peningkatan kualitas SDM perangkat desa khususnya menyangkut pengelolaan APBDes. Semua dana di desa harus mampu dikelola dengan akuntabel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Profesionalisme perangkat desa dalam mengelola keuangan sangat diperlukan.
Jangan sampai aparat desa tersangkut permasalahan hukum akibat kekurangpahaman mengelola dana di desa. Selain pembinaan dari internal Pemkab Gianyar, pihaknya juga menggandeng instansi terkait untuk membina aparat desa. (*)