SINGARAJA, BALIPOST.com – Bendungan Tamblang, Kecamatan Kubutambahan tahun ini masih tahap persiapan pelaksanaan proyek. Dari beberapa tahapan persiapan itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida sekarang sudah mendata kebutuhan lahan yang akan dibebaskan melalui tim independen.
Dari pendataan itu, bendungan ini memerlukan lahan seluas 58,10 hektare. Selain persiapan itu, BWS menunggu persetujuan izin Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS).
Bendungan Tamblang merupakan program nasional kedua setelah pembangunan Bendungan Titab-Ularan. Bendungan ini dibangun untuk membendung air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Daya dari Desa Tamblang.
Dari desain yang disusun BWS, bendungan ini diproyeksikan menambah cakupan sumber air baku bagi warga di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan sekitarnya. Penambahan persedian sumber air baku ini juga mengantisipasi rencana pemerintah pusat membangun Bandara Internasional di Desa Kubutambahan yang dipastikan akan memerlukan persedian air baku memadai.
Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk menambah pasokan irigasi pertanian pada lahan seluas 588 hektare utamanya di Desa Bulian, Bungkulan, dan beberapa desa lain di Buleleng timur. Bendungan ini juga untuk mengendalikan banjir serta sebagai obyek daya tarik wisata.
Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Bali-Penida Ketut Jayada didampingi Kepala Satuan Kerja (Kasatkeer) I Putu Suadana Kamis (19/4) mengatakan, rencana proyek ini masih tahap penyempurnaan desain dan melengkapi dokumen perizinan. Khusus untuk desain, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain itu, penyempurnaan kdokumen izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) masih dilakukan karena dari kajian pemanfaatan naik dari semula volume daya tampung 3 juta meter kubik menjadi 7 juta meter kubik. Setelah, penyempurnan dan desain-nya disetujui, maka BWS tinggal menunggu penetapan izin lokasi (penlok) dari Bupati Buleleng. “Bendungan Tamblang masih berproses dan harapannya penlok termasuk dalam pembahasan lahan pemkab ikut lah menyadarkan masyarakat-nya agar tidak muncul masalah non teknis, sehingga proyek bisa berjalan sesuai perencanaan yang kita susun,” katanya.
Ditanya soal anggaran pembangunan, Jayada menyebut, Bendungan Tamblang merupakan program nasional yang sepenuhnya dibiayai dari dana Kementerian PUPR. Dari usulan yang sudah masuk total dana untuk pembangunan fisik sekitar Rp 700 miliar. (Mudiarta/balipost)
