DENPASAR, BALIPOST.com – Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali pada akhir Desember 2017, asset LPD se-Bali telah mencapai Rp 18,4 triliun. Laba yang diperoleh LPD tahun 2017 adalah sebesar Rp 564 miliar.
Sedangkan pada triwulan I 2018, aset LPD telah mencapai Rp 19 triliun. Angka ini mengalami kenaikan Rp 600 miliar.
Ketua LP LPD Provinsi Bali I Nyoman Arnaya, S.E, menjelaskan, meskipun kondisi LPD sempat terganggu akibat bencana Gunung Agung, namun perkembangan LPD cukup baik. Secara keseluruhan, dana masyarakat yang mampu dihimpun oleh LPD se-Bali hingga triwulan I pada tahun 2018 yaitu berupa tabungan Rp 7,4 triliun.
Angka ini mengalami peningkatan dari akhir tahun 2017 yang hanya Rp 7,2 triliun. Deposito pada triwulan I 2018 tercatat Rp 8,6 triliun, meningkat dari akhir tahun 2017 yang hanya Rp 8,1 triliun. Demikian juga kredit yang mampu disalurkan pada triwulan I tahun 2018 mencapai Rp 13,6 triliun. Penyaluran kredit ini meningkat dari akhir tahun 2017 yang hanya Rp 13,1 triliun.
Untuk terus mengajegkan serta memajukan LPD, LP LPD sebagai lembaga pemberdayaan memiliki tanggung jawab untuk memberi pembinaan teknis, pelatihan hingga audit yang terus menerus dilakukan. Hal tersebut juga didukung oleh dana pemberdayaan 5 persen dari laba yang disetorkan LPD setiap tahunnya.
Kegiatan tersebut dimaksimalkan dengan kinerja tenaga LP LPD yang tersebar di masing-masing kabupaten di Bali.
Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si. mengaku selalu melakukan koordinasi dengan LP LPD untuk memajukan LPD. BKS LPD turut serta mengawasi terhadap penggunaan anggaran oleh LP LPD yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada rapat kerja BKS – LPD Provinsi Bali. “Ini antara hak dan kewajiban, disatu sisi LP-LPD menerima dana pemberdayaan dan disisi lain, memiliki tanggung jawab untuk memajukan LPD melalui pelatihan, pembinaan, hingga audit yang dilakukan,” ungkapnya. (Citta Maya/balipost)
