NEGARA, BALIPOST.com – Sejak dihentikannya bantuan dana talangan dari APBN dan APBD Provinsi untuk Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), berdampak pada kelangsungan usaha di sektor pertanian.
Di Jembrana, dari sebelumnya belasan usaha yang aktif, saat ini tercatat hanya enam yang aktif. Selain pasokan modal, juga situasi yang terjadi sejak akhir tahun lalu sebelum panen raya dimana para pengusaha kesulitan pasokan gabah. Ditambah lagi persaingan yang ketat dengan beras-beras produksi dari luar Bali.
Ketua Perpadi Jembrana, Putu Sentana, Kamis (17/5) mengungkapkan kondisi belakangan ini diakui mempengaruhi usaha penggilingan padi. Dari belasan anggota Perpadi di Jembrana, kini menurutnya hanya enam yang aktif itupun dengan rata-rata produksi satu ton per jam. Dibawah itu sudah sangat kesulitan bertahan.
“Banyak faktor, terutama persaingan dengan beras dari luar Bali. Harus diakui saat tertentu kami (perpadi) kesulitan mendapatkan bahan (gabah kering). Kalau sekarang stok masih sisa panen raya (bulan) April ,” terang Sentana.
Tak jarang beberapa pengusaha terpaksa mencari gabah hingga ke luar Bali, baik di Pulau Jawa maupun Lombok untuk memenuhi gabah.
Faktor lain juga terkait permodalan. Dimana mulai tahun ini, dana talangan berupa Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sudah tidak ada lagi. Di tahun sebelumnya, Perpadi Jembrana mendapatkan kucuran dana LUEP untuk modal itu sebesar Rp 4,5 miliar bagi 12 usaha penggilingan. Sekarang tanpa bantuan itu, usaha-usaha ini harus mencari modal sendiri. “Kami juga tidak tahu persis kenapa tidak ada lagi, tetap kami berusaha untuk pinjam (modal) ke Bank. Kami bertahan untuk memenuhi permintaan langganan,” tambah pemilik usaha penyosohan beras di desa Kaliakah ini.
Untuk bulan ini pasokan beras menurutnya masih aman hingga sebulan ke depan. Khusus di tempatnya, masih ada stok gabah kering sebanyak 200 ton. Dengan produksi rata-rata lima ton per hari, maka untuk sebulan ke depan stok tersebut dipastikan habis. Namun masing-masing pengusaha sudah memiliki lokasi mendapatkan gabah.
Selain permodalan dari DPM-LUEP, di Jembrana untuk sektor pertanian masih memiliki dana talangan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten. Namun bedanya, dana talangan yang difungsikan untuk menjaga kestabilan harga itu diberikan untuk Koperasi Unit Desa (KUD). Melalui sistem tripartid yang melibatkan koperasi, petani dan Pemkab. (Surya dharma/balipost)
