SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pengolahan sampah menggunakan metode Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) yang digulirkan Pemkab Klungkung telah mampu menghasilkan pellet sebagai bahan bakar maupun pembangkit energi listrik. Bahkan, produk tersebut sudah terjual ke PT Indonesia Power.
Hanya saja harganya belum berhasil menutupi biaya produksi. Penjualan itu salah satunya oleh TOSS Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan.
Di awal ini, jumlahnya baru 1 ton dengan harga Rp 300 per kilogram. Perbekel setempat, Ketut Budiarta mengatakan angka tersebut sudah didasari kesepakatan.
Diakui belum sebanding dengan biaya operasional yang per bulannya diatas Rp 10 juta yang baru mencakup tenaga kerja. Belum termasuk biaya angkut maupun pengoperasian mesin. “Kalau ditanya murah, ya sangat murah,” jelasnya, Minggu (20/5).
Biaya produksi saat ini masih ditutupi keuangan desa. Guna meminimalisasi itu, idealnya harga jual pellet kisaran Rp 600 sampai 800 per kilogram.
Namun demikian, pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Yang terpenting bagaimana sampah yang diproduksi masyarakat bisa teratasi sehingga tidak merusak lingkungan. “Harga jual yang sekarang juga sudah ada hitung-hitungan darii Indonesia Power. Pellet langsung diambil di tempat. Yang terpenting bagi bagi, sampah bisa terolah,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, Anak Agung Kirana mengatakan untuk harga jual mengacu pada MoU antara desa penghasil pellet dengan PT. Indonesia Power. Piihaknya hanya sebatas memfasilitasi komunikasi. “Kalau untuk harga, saya kurang tahu,” sebutnya.
Mantan Sekwan Klungkung ini menyebutkan pellet itu sudah diuji coba sebagai pembangkit listrik pada TOSS di Dusun Lepang, Desa Takmung, Banjarangkan. Hasilnya diklaim sangat baik. “Laporan yang kami terima, listrik yang dihasilkan sangat maksimal,” jelasnya.
Hal tersebut danggap menjadi angin segar. Bisa merangsang desa lain untuk ikut memproduksi. “Menindaklanjuti hasil ini, tentu pembelian pellet akan terus berlanjut. Kami juga mendorong seluruh desa, terutama di daratan bisa menerapkan metode ini. Sekarang baru 12 desa,” ungkapnya.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas kisaran Rp 300 juta. Diyakini bisa ditutupi desa di tengah anggaran yang diterima dari pemkab maupun pusat tergolong besar. “Untuk di daratan, kami targetkan tahun ini seluruh desa bisa menerapkan,” tandasnya. (Sosiawan/balipost)
