JAKARTA, BALIPOST.com – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/5). Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri itu membahas ketersediaan stok serta stabilitas harga pangan di bulan Ramadhan sekaligus menjelang Idul Fitri.
Dalam paparannya, Buwas panggilan Budi Waseso mengenalkan program dan strategi baru lembaga stabilitas pangan yang kini dipimpinnya itu. Dengan strategi barunya itu, ia menjamin persediaan pangan kali ini akan semakin dipermudah yaitu melalui sistem mobile. “Sekarang Bulog tidak lagi lakukan operasi pasar (OP, red), kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sekarang tergelar dengan mobile, hal ini akan kami siarkan melalui radio maupun tv dan akan ada titik-titik mobile jadi masyarakat bisa beli di mana saja,” sebut Buwas dihadapan pimpinan dan anggota Komisi VI DPR.
Sistem baru itu mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan cepat bisa mengakses lokasi stok pangan yang disediakan dari lokasi terdekatnya. Stok pangan akan disediakan oleh Bulog dalam satu set kemasan dengan mutu terbaik dan harga yang terjangkau di semua tingkatan masyarakat melalui bantuan perangkat pemerintah terkait.
Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi operasi pasar seperti yang dilakukan selama ini. “Kemudahan masyarakat menjangkau Bulog seperti di Kelurahan, Polres, Polsek dan Koramil yang juga dibantu oleh Pramuka diharapkan tidak perlu lagi dilakukan operasi pasar,” katanya.
Mengenai kualitas beras Bulog yang sering dikeluhkan masyarakat, ia memastikan Bulog telah mematok harga pasti. “Bulog sudah patok harga, mulai dari beras medium kita patok biaya paling tinggi itu Rp 8.950 jadi tidak ada yang bisa bermain di situ, biar pun di Papua harga nya juga segitu, satu harga semua,” tegasnya.
Wakil Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mengingatkan rencana Bulog tersebut perlu sosialisasi agar tidak terjadi kesalahan informasi. Bulog diminta agar Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) turut membuat informasi terkait pangan untuk mencegah masalah. (Hardianto/balipost)
