BANGLI, BALIPOST.com – Dermaga kayu yang dibangun pemerintah di depan Kuburan Desa Terunyan, Kintamani kini tak lagi bisa digunakan lantaran kondisinya rusak parah. Meski hal itu sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, namun sampai saat ini belum ada upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah. Untuk bisa menaik-turunkan wisatawan, Warga Desa Terunyan terpaksa membangun sebuah dermaga darurat dari bambu secara swadaya.
Ketua Kelompok Dayung Desa Terunyan Wayan Warjaya saat dihubungi Rabu (23/5) mengatakan pembangunan dermaga darurat dilakukan warga yang tergabung dalam tiga organisasi pariwisata di Desa Terunyan yakni kelompok dayung, pemilik boat dan pemandu wisata pada Kamis lalu. Dermaga darurat berukuran 4×14 meter dibangun terapung menggunakan bambu dan barel. Pembangunan dermaga darurat itu menghabiskan dana hingga Rp 26 juta.
Dijelaskan Warjaya, pembangunan dermaga darurat ini dilakukan warga lantaran kondisi dermaga kayu yang ada selama ini sudah rusak parah. Sehingga tidak bisa lagi difungsikan untuk menaik turunkan penumpang. Hancurnya dermaga kayu yang sudah terjadi sejak empat tahun terakhir juga kerap menuai keluhan dari wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kuburan Desa Terunyan. Banyak wisatawan yang menilai biaya yang mereka keluarkan untuk mengunjungi Kuburan Terunyan tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapatkan.
“Banyak keluhan dari wisatawan yang sudah berkunjung ke sana. Menurut mereka dengan tarif sekian ratus ribu yang dibayar tidak sebanding dengan kualitas fasilitas yang didapat,” jelasnya.
Dikatakan juga bahwa warga terpaksa membuat dermaga darurat mengingat dalam waktu dekat ini sudah akan memasuki musim libur sekolah dan hari raya. Tak hanya di depan kuburan Terunyan, warga juga merencanakan membuat dermaga darurat di dekat pusat desa. Sejauh ini rencana itu belum bisa diwujudkan karena terbentur dana.
Warjaya mengatakan walaupun dermaga yang dibuat pemerintah kondisinya tak lagi bisa digunakan lantaran rusak parah, namun Pemkab Bangli melalui Dishub tetap memungut retribusi sandar dan operasional terhadap boat yang beroperasi. Nilai retribusi yang dipungut Rp 8.500 per sekali sandar. Hal itupun cukup disayangkannya. “Rasa kecewa sih ada. Tapi apa boleh buat kami sebagai masyarakat kecil tidak bisa berharap banyak,” ujarnya. (dayu rina/balipost)
