AMLAPURA, BALIPOST.com – Berbagai skema anggaran yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat perdesaan belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala di sektor pertanian. Di Karangasem, misalnya, banyak petani yang masih harus bersusah-payah memasarkan hasil pertaniannya karena terkendala akses jalan.
Anggota DPRD Karangasem, I Wayan Sumatra, Rabu (23/5), mengatakan, saat ini banyak petani yang terkesan harus berjuang sendiri mengatasi kendala infrasruktur tersebut. Pihaknya menilai kondisi itu terjadi bukan hanya karena kucuran dana pemerintah yang masih terbatas, tapi juga karena faktor regulasi dan belum adanya perubuhan yang signifikan dalam hal cara berpikir pemerintah.
Sumatra mencontohkan ironi yang dialami ratusan anggota Subak Umanyar di Banjar Tangkup Desa, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen. Petani setempat kesulitan memasarkan produk pertaniannya karena lahan persawahan mereka berada di seberang alur Tukad Unda.
Mereka punya aspirasi dibantu pembangunan jembatan-jembatan kecil namun sulit terealiasi menggunakan dana yang dikelola desa karena bersifat lintas desa. Untuk mengatasi kendala tersebut, petani setempat mengandalkan jembatan bambu yang dibuat secara swadaya.
Kondisinya menjadi riskan karena pondasi jembatan tidak menggunakan pondasi beton, sementara di sisi lain jembatan membentang sepanjang 15 meter. Menurut Sumatra, ada dua titik jembatan yang dibangun, semuanya menggunakan konstruksi yang sama. “Pondasinya menggunakan sistem bronjong tapi dengan pengikat kayu hidup dan bambu,” ungkapnya.
Petani Subak Umanyar tak hanya terkendala masalah jembatan tapi juga akses jalan menuju areal persawanan juga masih berupa jalan setapak. Untuk memasarkan hasil pertanian mereka mengandalkan tenaga manusia sehingga menjadi berat di ongkos.
Sumatra tak menampik pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem lebih banyak ditopang sektor galian C dan pariwisata. Namun di sisi lain, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) masyarakat justru lebih banyak ditopang oleh sektor pertanian.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah khususnya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan perhatian pada sektor pertanian termasuk masalah infrastrukturnya. “Infrastruktur yang memadai akan memberikan efek efisiensi, itu akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani,” katanya. (kmb/balipost)
