BANGLI, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Bangli kini mulai serius menangani berbagai masalah yang mendera Danau Batur di Kintamani. Hal ini dibuktikan dengan telah dibentuknya kelompok kerja (pokja) untuk menangani masalah tersebut.
Tak hanya itu Pemkab Bangli juga akan segera menyusun masterplan penanganan permasalahan Danau Batur di Kintamani selama lima tahun mendatang untuk selanjutnya dipaparkan di kementerian terkait, Agustus mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli Ida Bagus Giri Putra, Kamis (7/6), mengatakan dalam pertemuan yang dilaksanakan Pemkab Bangli bersama pihak Dirjen Kementerian Kehutanan, BKSDA, P3E, akademisi, Ketua DPRD Bangli belum lama ini, Pemkab Bangli diperintahkan pusat membentuk pokja untuk menangani masalah Danau Batur. Sejauh ini Pokja yang dimaksud telah terbentuk dan diketuai langsung Sekda Bangli.
Selain membentuk pokja, Pemkab Bangli juga diminta untuk menyiapkan semacam masterplant serta dokumen-dokumen lebih lanjut dalam rangka penanganan masalah Danau Batur. Dijelaskan Giri Putra, dalam masterplan yang akan disusunnya tersebut, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Danau Batur.
Dalam mengatasi masalah meluapnya air danau, Pemkab berencana akan melakukan pengangkatan air danau untuk selanjutnya ditampung di danau buatan. Danau buatan tersebut akan dibangun di wilayah Desa Suter sehingga airnya bisa dialirkan ke Landih, dan wilayah selatan lainnya yang selama ini mengalami krisis air.
Selain itu Pemkab juga akan membuat bendungan di wilayah hulu. Bendungan itu dibangun sebagai tempat penampungan banjir dan disisi lainnya difungsikan untuk mencegah langsung masuknya lumpur yang memperparah sedimentasi di Danau Batur. Dalam penyeleamatan Danau Batur, Pemkab Bangli juga akan melakukan penataan sempadan danau, lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan, termasuk penanganan sampah yang mencemari kawasan Danau Batur. “Ada beberapa langkah yang akan kami lakukan untuk penanganan masalah Danau Batur selama lima tahun mendatang, dan kami harapkan ini bisa dibantu didanai pemerintah pusat,” kata Giri Putra.
Lanjut dikatakan Giri Putra, sebagaimana yang disampaikan pihak kementerian terkait, rencananya pada bulan Agustus mendatang Pemkab Bangli akan dipanggil untuk memaparkan masterplan yang disusun termasuk memaparkan kondisi terkini Danau Batur. Untuk selanjutnya hasil pemaparan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam musrenbang nasional. “Kami harapkan bisa ada rencana aksi di 2019,” jelasnya.
Giri Putra mengakui selama ini penganangan Danau Batur masih sebatas wacana. Namun mulai tahun mendatang, pihaknya berharap Danau Batur mulai bisa mendapat penanganan, terlebih danau terbesar di Bali tersebut selama ini masuk salah satu danau prioritas nasional untuk dipulihkan. “Langkah penanganan ini, akan menjadi success story revalidasi Geopark pada tahun 2020 mendatang,” imbuhnya. (Dayu Swasrina/balipost)
