AMLAPURA, BALIPOST.com – Objek wisata Taman Air Tirtagangga belakangan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Dampaknya, areal parkir tersedia sudah tak bisa menampung kendaraan pengunjung. Parkir pun meluber ke kiri kanan badan jalan. Situasi demikian amat membahayakan, sehingga perlu ada areal parkir baru yang memadai.
Taman Air Tirtagangga dikelola keluarga Puri Karangasem. Tetapi, pengelolaan dari mereka tak sampai urusan parkir. Parkir yang sekarang menggunakan tanah pemerintah daerah. Urusan parkir sejak dulu sampai sekarang di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Karangasem. Tirtagangga dulu pernah dikelola bersama antara pihak Puri Karangasem dengan pemerintah daerah. Tetapi, kerjasama itu akhirnya berakhir beberapa tahun lalu dan tak dilanjutkan lagi.
Masalah parkir sudah jadi keluhan sejak beberapa tahun terakhir. Masalahnya, kalau parkir di kiri kanan akses jalan, amat membahayakan dan kerap mengundang kemacetan. “Melihat kunjungannya ramai begini perlu diantisipasi. Sangat diperlukan areal parkir baru,” kata salah satu pengunjung, Gede Sudiatmika, asal Gianyar, Senin (11/6).
Gara-gara tak tersedia parkir, pengelola setempat mengakui banyak rencana kunjungan dari paket-paket tour dibatalkan. Penyebabnya, bus-bus besar tak bisa masuk. Selain karena tak tersedia parkir, akses jalan menuju Tirtagangga juga kerap krodit, lantaran parkir kiri kanan jalan dan banyaknya truk-truk galian C melintas dan ikut parkir di jalur tersebut. “Pada saat kunjungan membludak, semestinya kita siap. Tetapi, sayangnya kita belum bisa memaksimalkannya, karena parkir kewenangannya Dinas Perhubungan,” kata pengelola setempat.
Kepala Dinas Perhubungan Karangasem, Ida Bagus Suastika, mengakui adanya kekroditan akses jalan menuju Tirtagangga. Pihaknya menyadari, perlu adanya alternatif parkir agar tak mengganggu lalu lintas. Pihaknya sudah berencana mencari alternatif dengan melakukan kerjasama dengan desa adat setempat.
Sementara, dimana lahannya, belum dipastikan. Kabarnya di sebelah timur jalan dekat pintu masuk Tirtagangga, ada lahan yang hendak dijual. Namun, pihaknya belum berani memastikan apakah bisa memanfaatkan lahan tersebut atau tidak. “Kami akan koordinasi lebih dulu dengan Desa Adat Ababi. Kami jajaki kerjasama dengan Pemkab,” tegasnya. (bagiarta/balipost)
