JAKARTA, BALIPOST – Berbagai persoalan terkait pelayanan di sektor infrastuktur dan perhubungan pada Lebaran 2018 tahun ini menjadi sorotan Komisi V DPR. Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis di Jakarta, Sabtu (16/6) mencatat ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi.
Catatan pertama yang ditekankan politisi dari Partai Gerindra tersebut adalah dugaan adanya permainan harga tiket pesawat terbang yang dilakukan situs penjualan tiket pesawat saat arus mudik 2018. “Kami minta pemerintah awasi hal ini. Sebab jika tidak, banyak orang yang akan jadi korban,” tegasnya.
Ia menjelaskan dugaan tersebut dialaminya langsung tatkala dirinya memesan tiket di salah satu website beberapa hari lalu. Saat memesan tiket pesawat dengan rute Kupang-Atambua, diperoleh jawaban dari pesawat telepon bahwa untuk rute tersebut sudah penuh dan kalaupun ada, harga tiket sangat tinggi.
Namun, jawaban dari petugas biro perjalanan via online itu tidak langsung dipercayai. “Karena itu saya memutuskan untuk memesannya langsung di bandara, dan ternyata masih banyak tiket yang belum dibeli,” ungkapnya.
Saat menemukan fakta di lapangan, satu hal lain yang membuatnya heran adalah masih ada sekitar 50 persen kursi di pesawat tujuan yang dinyatakan habis itu ternyata masih kosong. “Ini kan permainan semua. Tiket diblok, sehingga saat mau berangkat baru dibuka dengan harga mahal,” bebernya.
Fary menengarai modus permainan ini dilakukan dengan tujuan dengan tingginya harga, maka masyarakat terpaksa mau membeli tiket dengan harga yang tinggi demi bisa merayakan lebaran di kampung halaman. Di sisi lain, Fary menyesalkan persoalan ini kemudian juga membuat masyarakat enggan berangkat ke kampung halaman. Akibatnya sebagian kursi di pesawat tidak terisi.
Hal lain yang juga mendapat perhatian DPR adalah lokasi rest area atau tempat beristirahat bagi pengguna jalan tol yang masih menjadi sumber penyebab kemacetan pada saat arus mudik 2018. “Kami melihat bahwa kecamatan di beberapa kawasan tol masih sama seperti arus mudik tahun lalu. Hal ini karena belum dikelola secara baik kawasan rest areanya,” ucap Fary.
Seharusnya, menurut Fary masalah pengaturan di rest area sudah bisa diatasi oleh kementerian terkait. Karena dalam rapat bersama yang digelar pada 4 Juni lalu, sudah ada pembahasan dan permintaan dari Komisi V DPR RI soal soal pengaturan di kawasan tempat peristirahatan itu. “Sebab tahun lalu, saat arus mudik kecamatan paling banyak terjadi di kawasan rest area. Hal ini karena di dalam kawasan rest area kapasitas penampungannya sedikit sehingga banyak pemudik yang parkir di badan jalan tol dan menimbulkan kemacetan dan tahun ini terjadi lagi,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan hasil rapat kerja pada 4 Juni 2018 lalu bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Dalam rapat bersama itu, dua menteri yang mewakili pemerintah tersebut menerima empat kesimpulan untuk dijalankan agar tidak terjadi kemacetan selama arus mudik.
Keempat kesepakatan itu yaitu Komisi V DPR RI meminta anggaran Kementerian Perhubungan selaku koordinator pelayanan Angkutan Lebaran 2018 terpadu bersama dengan Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri untuk mempersiapkan angkutan Lebaran secara baik.
Kedua, Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan peningkatan pelayanan antarmoda dan antarwilayah serta konektifitas yang handal dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.
Ketiga, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang terjadi pada arus mudik dan balik Lebaran. Antara lain penguraian cepat di lokasi berpotensi macet, meningkatkan kualitas pelayanan rest area, memaksimalkan ramp check dan pengawasan pelayanan tarif di seluruh moda transportasi.
Dan keempat, Komisi V sepakat untuk mengagendakan rapat evaluasi rapat evaluasi tentang penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran 2018 segera setelah selesai Operasi Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2018. Namun, kenyataannya masih ada laporan yang menyatakan kemacetan masih terjadi di sepanjang rest area Km 19, Km 39 serta Km 68 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). “Komisi V akan melakukan evaluasi dengan kementerian terkait soal hal ini dengan harapan agar tidak terjadi pada arus mudik tahun depan,” tandasnya. (Hardianto/balipost)
