NEGARA, BALIPOST.com – Pembangunan proyek “pipanisasi” di Bendungan Benel ditunda sementara waktu pascapenolakan dari para pengurus Subak yang teraliri irigasi dari Bendungan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana meminta kepada pihak pelaksana tidak melakukan aktivitas di lapangan sampai akhir Juni ini.
Kepala Bidang Pengairan pada Dinas PUPRPKP Jembrana, I Wayan Widnyana dikonfirmasi Senin (18/6) mengatakan agar pengerjaan ini tidak menimbulkan gejolak, perlu disampaikan ke bawah lagi. Pihaknya juga menyarankan agar ada sosialisasi lebih mendalam kepada Subak tetapi memang belum ada jawaban dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. “Untuk di (pengerjaan, red) lapangan kami suruh tunda sampai Pilkada (pilgub 27 Juni). Tapi untuk schedule (jadwal) sudah berjalan. Mobilisasi bahan ke gudang sudah dilakukan,” tandasnya.
Diakui Widnyana, memang ada beberapa penolakan dari para pengurus Subak dan tidak sampai mendetail disampaikan ke bawah. Semisal, tentang pembagian air menurutnya ada kebohongan data yang disampaikan oleh Subak.
Di atas kertas memang disebutkan dari sembilan Subak, giliran tiga subak. Namun faktanya di lapangan hampir semua subak itu mendapatkan aliran air irigasi Bendungan Benel. “Memang tiga Subak semuanya turun (dialiri air untuk tanaman padi). Tapi sebenarnya enam lainnya juga turun, tetapi hanya sebagian-sebagian (luas total subak),” terangnya.
Sehingga menurutnya luasan lahan yang teraliri melebihi dari yang disampaikan Subak. Karena itu menurutnya perlu disampaikan ke bawah lagi, karena dari informasi hanya sebagian yang menolak. Sebagian lagi menurutnya juga cukup menerima adanya proyek “pipanisasi” tersebut.
Dengan masih cukup panjangnya waktu hingga akhir tahun ini, menurutnya sosialisasi lebih mendalam bisa dilakukan. Pihaknya masih menunggu informasi dari pihak BWS, agar tidak ada kekeliruan sampai di bawah. Selain itu pimpinan juga harus ikut menyampaikan ke bawah, sebab pemerintah daerah juga sangat berkepentingan dengan proyek untuk penyediaan air bersih itu.
Diberitakan sebelumnya, proyek “pipanisasi” air yang digunakan untuk air minum bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat penolakan dari Subak. Puluhan pengurus Subak dibawah Subak Gede Pegubugan awal bulan lalu juga berkumpul di kantor operasional Bendungan Benel menyatukan persepsi terkait proyek “pipanisasi” yang akan mengambil air dari Bendungan Benel.
Intinya 10 Subak yang selama ini teraliri air dari Bendungan tersebut tetap menolak pembangunan sistem penyediaan air baku dari bendungan yang dibangun tahun 2007 lalu itu. Namun, para klian subak masih memberi ruang komunikasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik.
Sementara dari informasi proyek dengan pagu Rp 17,6 miliar ini sudah selesai tender dan akan dikerjakan Rahmat Utama Mulia dengan harga penawaran Rp 14,6 miliar. Pihak rekanan juga sudah mulai memasang papan nama dan direksi kit di Berangbang.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Klian Subak Gede Pegubugan, Wayan Astawa itu, seluruh subak tegas menolak bila air bendungan dimanfaatkan untuk “pipanisasi”. Namun, bila air pelimpahan dari Bendungan yang digunakan, mereka tak keberatan. (Surya Dharma/balipost)
