JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhirnya melantik Komjen Pol. Muhammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Mantan Kapolda Jawa Barat yang saat ini menjabat Sekretaris Utama Lemhanas itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 di Gedung Merdeka, Senin (18/6).
Pelantikan ini menimbulkan pro kontra masyarakat. Sebelumnya, persoalan ini juga sempat menjadi perdebatan saat akhir tahun lalu Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan akan melantik jenderal polisi aktif yang di antaranya M Irawan untuk menjabat Pj Gubenur Jawa Barat. Namun, polemik mereda hingga akhirnya pelantikan benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
Tetap ditunjuknya M Irawan memunculkan pertanyaan mengapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat meski sudah diprotes sejak dulu. “Waktu isu Pj Gubernur dari Polri itu muncul akhir tahun lalu, dan akhirnya dibatalkan, kita apresiasi. Karena waktu itu juga sempat ramai dan ada yang menentang. Tapi sekarang Kemendagri tetap melantik Pj Gubernur dari kalangan Pati Polri, ini sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam keterangan tertulis.
Padahal, menurut Taufik, kalau saja Mendagri memilih Pj Gubernur dari lingkungan di internal Kemendagri maka tidak akan berbuah protes apalagi menimbulkan kecurigaan. Seperti ketika pemerintah menunjuk Dirjen Otonomi Daerah Mendagri Soni Sumarsono sebagai pengganti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena maju kembali dalam pilkada petahana Gubernur DKI Jakarta ketika itu. “Penunjukkan Pj Gubernur dari Polri sebaiknya dievaluasi. Sebaiknya Kemendagri menunjuk Pj Gubernur dari lingkungannya saja, seperti DKI Jakarta yang waktu itu dijabat Pak Sumarsono. Kita harap Kemendagri tidak membuat gaduh di tahun politik ini, karena penunjukkan itu menimbulkan kecurigaan,” imbuh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Wakil Ketua DPR RI lainnya Fadli Zon juga mengaku heran mengapa pemerintah begitu ngotot menunjuk Pj Gubernur Jawa Barat dari kalangan Polri padahal masih banyak pejabat di internal Kemendagri yang mampu dan memiliki kompetensi menduduki Pj Gubernur Jawa Barat. Alasan pemerintah ketika itu karena alasa adanya rawan politik. Hingga kini menurut Fadli tidak terbukti karena situasi dan kondisi stabilitas politik dan keamanan di Jawa Barat menjelang pilkada 27 Juni nanti aman-aman saja.
Dengan sikap ngotot pemerintah Ini, Fadli mengingatkan ada tiga persoalan yang mungkin akan ditanggung pemerintah. Yaitu pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Karena Mendagri dan Kapolri sempat menyatakan telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba, malah dilantik.
Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan dijalani tahun ini dan tahun depan.
Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri.
Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat. (Hardianto/balipost)
