NEGARA, BALIPOST.com – Kendati telah dipasangi Tol Gate di Terminal Manuver untuk memaksimalkan retribusi parkir di pintu keluar Bali itu, namun belum maksimal. Sistem buka tutup palang tol gate yang masih manual diduga masih bisa dipermainkan oknum yang nakal.
Bisa saja pintu gate itu tetap dibuka dan kendaraan yang masuk hanya dipungut uangnya tanpa karcis. Sehingga kendaraan yang masuk parkir manuver itu juga tidak terdata di computer gate dan membuka peluang terjadi kebocoran. Apalagi saat ramai arus mudik, banyak kendaraan yang merayap masuk ke parkir manuver.
Hal tersebut tak ditampik Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Jembrana, I Made Dwi Maharimbawa. Menurutnya gate di parkir manuver masih manual dan memungkinkan terjadi kebocoran lantaran palang gate bisa dibuka terus menerus dan praktis kendaraan yang masuk tak terdata.
Tol Gate ini dipasang sejak awal Maret tahun lalu sebagai upaya Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan memaksimalkan pungutan retribusi. Tol Gate pintu masuk ke parkir manuver ini difungsikan untuk tiga peruntukan yakni roda dua, mobil pribadi serta bus dan truk.
Retribusi untuk roda dua senilai Rp. 1.000, mobil pribadi Rp. 2.000 dan truk Rp. 3.000. Dalam pemungutan, dioperasinalkan hingga 22 orang petugas bergiliran shift. Dalam sehari, rata-rata Parkir Manuver ini bisa mengumpulkan retribusi Rp. 8 juta.
Untuk antisipasi hal tersebut, Dinas menurutnya akan mengganti sistem Tol Gate yang saat ini dengan sistem otomatis. Seperti yang diterapkan di Bandara, sehingga setiap kendaraan yang masuk baru akan menerima karcis dan tol terbuka setelah bayar. Selain itu juga tercatat nomor polisinya. Dan palang tol gate itu akan buka tutup secara otomatis tidak manual seperti sekarang ini.
Sehingga dengan sistem ini, palang tidak bisa dibuka terus menerus. “Sudah dianggarkan dan saat ini masih tender,” terang Maharimbawa.
Pihaknya juga sudah berulangkali mengingatkan kepada petugas pungut di Parkir Manuver tersebut supaya bertugas dengan baik sesuai protap. Apalagi mereka sudah menekan fakta integritas dan sanksi tegas pada pegawai kontrak bisa berupa pemecatan bila terbukti melakukan pungli. (Surya Dharma/balipost)
