DENPASAR, BALIPOST.com – Belum adanya kesamaan persepsi antar SKPD di tingkat pemerintahan merupakan salah satu penyebab kasus HIV/AIDS sulit ditekan. Di Indonesia kasus HIV/AIDS diprediksi ada 250 ribu.
Tahun 2016 diprediksi ada penurunan. Namun data itu disangsikan karena sejumlah donatur berhenti menyalurkan donasinya ke Indonesia, anggaran dari KPAN dihentikan. Itu membuat laporan kasus menjadi sedikit karena untuk merujuk orang test HIV menjadi sedikit, sehingga laporannya menjadi turun.
Aktivis HIV/AIDS Surya Anaya dalam acara pelatihan SRHR (sexual reproductive health and right) yang dilakukan Yayasan Gaya Dewata mengatakan, data terakhir sejak 1987, kasus HIV/AIDS pada Mei di Bali adalah 19 ribuan. Penyebab nomor satu adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan lawan jenis (heteroseksual), penggunaan jarum suntik, dll.
Permasalahan yang dihadapi justru masih belum adanya persepsi yang sama di tingkat SKPD. Antara dinas kesehatan, instansi penegakan hukum, LSM, masyarakat adat belum memiliki persepsi sama dalam penanganan kasus HIV/AIDS. Sehingga dalam pengambilan keputusan pun tidak mendapat restu dari semua stakeholder.
Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah stigma dan diskriminasi yang dialami pengidap HIV/AIDS membuat mereka takut minum obat dan mengakses ARV ke pelayanan kesehatan. Jaminan bagi mereka untuk dirahasiakan identitasnya pun belum semua faskes dapat menjalankan.
Dari pengidap HIV/AIDS menginginkan akses khusus saat pengambilan obat, namun ada beberapa faskes yang menyamakan dengan pasien lainnya dalam hal akses pengambilan obat, pemeriksaan, dll. Meski angka kasusnya cenderung naik, namun telah ada obat yang dapat menekan virus HIV yaitu ARV.
Berdasarkan data Kemenkes sampai dengan Maret 2017, pasien yang masuk dalam perawatan sebanyak 248.250, pasien yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ART (antiretroviral therapy) 190.195 dan pasien yang pernah mendapatkan ART sebanyak 158.224. Sedangkan pasien yang sedang dalam perawatan ART adalah 79.833.
Dari data tersebut terlihat bahwa dari 248.250 pasien yang seharusnya mendapat perawatan, hanya 79.833 yang sedang dalam perawatan ART (ARV). Selain masalah stigma, juga harus dipikirkan strategi dan pendekatan dalam menekan kasus.
Pemerintah memiliki strategi dan pendekatan penanggulanan HIV/AIDS berbeda-beda tergantung situasi suatu wilayah. Namun khusus di Bali strategi dan pendekatan yang digunakan adalah memprioritaskan populasi kunci. Yaitu kelompok PSK dan pelanggannya, pengguna jarum suntik, LSL.
Berbeda dengan di Bali, pendekatan yang digunakan di Papua adalah pendekatan umum. Karena angka kasus HIV/AIDS di Papua meluas hingga ke masyarakat umum.
Bahkan ibu hamil yang terinfeksi HIV persentasenya di atas 2 persen. Sedangkan di Bali ibu hamil yang terinfeksi HIV diprediksi di bawah 1 persen.
Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan di Bali adalah pendekatan ke populasi kunci. Meskipun data menunjukkan lebih dari 70 persen ODHA bukan berasal dari populasi kunci. Namun di Bali tetap menggunakan pendekatan populasi kunci. Karena belum ada bukti yang pasti menunjukkan pengidap HIV/AIDS adalah dari populasi umum.
Strategi baru yang dimiliki saat ini adalah STOP 90-90-90. Strategi ini diklaim sebagai strategi jalur cepat. S artinya Suluh yaitu melakukan penyuluhan, harapannya 90 persen masyarakat paham HIV, menemukan kasus lebih banyak, harapannya 90 persen ODHA tahu statusnya, obati yaitu harapannya 90 persen ODHA mendapat terapi ARV, dan pertahankan agar 90 persen ODHA yang ART tidak terdeteksi virusnya. (Citta Maya/balipost)
