SEMARAPURA, BALIPOST.com – Realisasi belanja langsung yang dialokasikan Pemkab Klungkung pada APBD 2018 belum mencapai target. Beberapa hal diduga menjadi penyebab hal tersebut. Itu terungkap dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta di Ruang Praja Mandala Kantor Bupati, Selasa (2/7).
Sekretaris Daerah (Sekda), I Gede Putu Winastra menjelaskan total anggaran belanja langsung tahun ini mencapai Rp 586,57 miliar. Hingga Juni, realisasi ditargetkan mencapai Rp 370,20 miliar. Namun fakta di lapangan justru berbeda, baru menyentuh Rp 135,80 miliar atau 23,15 persen dari jumlah keseluruhan. “Sesuai data simda keuangan, realisasi masih rendah,” jelasnya.
Hal tersebut karena sejumlah kegiatan memang belum berjalan maupun ada yang sudah berjalan namun belum mengamprah anggaran. Pada rapat yang dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah itu, sudah ditegaskan ada percepatan di waktu yang tersisa ini. “Tadi sudah ditegaskan, antara kegiatan dan realisasi keuangan harus beriringan. Kalau misalnya kegiatan sudah jalan, tetapi dana belum diamprah, bisa mempengaruhi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat,” jelas Pejabat asal Tabanan ini.
Disampaikan lebih lanjut, khusus untuk kegiatan yang sudah masuk Unit Lelang Pengadaan (ULP) mencapai 67 dari 101 kegiatan. 46 kegiatan diantaranya sudah lolos tender. Sementara untuk yang belum masuk, dinyatakan salah satunya karena ada penyesuaian perencanaan, seperti pembangunan patung Ida Dewa Agung Jambe di Lapangan Puputan Klungkung. “Ada juga karena perubahan yang awalnya melalui tender jadi swakelola. Ada lima kegiatan seperti itu,” ucapnya.
Disinggung soal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), relatif baik. Hingga bulan ini telah mencapai 47,33 persen dari Rp 152,48 miliar atau Rp 72,17 miliar. “Kalau untuk belanja tidak langsung tergolong baik. Realisasinya sudah 42,49 persen,” sebut Winastra.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengatakan realisasi belanja langsung yang belum mencapai target juga dikarenakan dalam bekerja, OPD masih ada rasa ketakutan dibalik kata netralitas saat Pilkada. Bupati asal Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida ini telah meminta seluruh OPD untuk membuat laporan tertulis terkait apa yang menjadi kendala dan masalah serta progres pelaksanaan kegiatan. “Tidak ada waktu bermalas malasan, kita harus tunjukkan kinerja lima tahun kedepan. Jangan setiap tahun kita membahas permasalahan yang sama,” tegasnya. Tak hanya itu, orang nomor satu di Klungkung ini juga meminta adanya efisiensi pada Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas.
Realisasi keuangan yang belum sesuai target mendapat sorotan dari kalangan legeslatif. Ketua Komisi I DPRD Klungkung, I Nengah Mudiana mengatakan pelaksanaan kegiatan harus dipercepat. “Saya rasa begini, semua anggaran sudah diposting di masing-masing OPD. Ini harus direalisasikan secepatnya,” tegasnya. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan pelaksanaan kegiatan tahun ini harus lebih baik dan lebih maksimal. “Kalau Silpa banyak, kegiatan banyak juga tidak jalan, itu artinya sebuah kegagalan,” tandasnya. (sosiawan/balipost)
