SLOGAN dari Klungkung untuk Indonesia yang didengungkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengenalkan teknologi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) nampaknya sudah berhasil menarik perhatian pemerintah pusat. Selasa (3/7), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Dinas Lingkungan Hidup Depok mengunjungi TOSS Desa Gelgel, Klungkung dan Desa Takmung, Banjarangkan. Program inovatif ini pun mendapatkan apresiasi.
Didampingi Bupati Klungkung, I Nyoman Siwirta, Direktur Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Ir. Dodi Krispratmadi, M. Env, E, mengaku sangat tertarik dengan pengolahan sampah menjadi pelet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun pembangkit listrik sebagai salah satu bagian energi terbarukan.
Diakui TOSS ini sangat bagus dan penerapannya perlu diperluas, termasuk bisa diadopsi daerah lain. “Klungkung akan saya dijadikan contoh dan akan diterapkan di daerah daerah lain di Indonesia, salah satunya di Depok yang siap untuk menerapkan teknologi ini,” ujarnya.
Program bidang lingkungan yang juga memberikan dampak ekonomis ini masih terbelit kendala. Peralatan produksi pelet masih terbatas. Pemerintah pusat siap mencarikan solusi bersama Pemerintah Kabupaten. “Program seperti ini harus didukung,” sebutnya.
Sementara itu Bupati Nyoman Suwirta mengatakan, toknologi hasil kerjasama dengan Indonesia power dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN, Jakarta ini tidak hanya untuk dijadikan bahan studi banding dan kunjungan belaka. Namun diharapkan benar benar menjadikan Klungkung bebas dari persoalan sampah. “Kedepan saya berupaya mewujudkan di Klungkung seratus persen desa menerapkan TOSS. Paling tidak tahun ketiga sudah terealisasi,” sebutnya.
Diakui, saat ini produksi pelet belum mampu memenuhi permintaan PT. Indonesia Power. Untuk itu pemerintah pusat diharapkam bisa memberikan bantuan pengadaan alat-alat produksi. “Semoga Klungkung akan semakin dikenal dan semakin banyak dikunjungi sehingga berimbas pada sektor ekonomi lainnya,” katanya.
Sebelumnya, pengelolaan sampah dengan metode ini juga memantik perhatian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), anggota Komisi V DPR RI dan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Mereka langsung melakukan kunjungam lapangan untuk mengetahui segala prosesnya. Selain itu juga telah masuk sebagai nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Adv/balipost)
