JAKARTA, BALIPOST.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Menteri Keuangan RI dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7). Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat mengingatkan dalam pengelolaan APBN, khususnya pada aspek belanja negara, pemerintah harus menggunakannya untuk hal-hal yang lebih prudent dan bersifat produktif.
Diharapkan upaya produktif itu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan pemerintah. “Pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2017, selain menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2018, juga menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN di tahun 2018 ini. Sehingga berbagai program yang dijalankan pada tahun lalu, produktivitasnya dan pengelolaan secara prudent dapat ditingkatkan pada tahun ini,” kata Taufik.
Untuk pengelolaan APBN tahun ini, ia berharap situasi global yang kurang bersahabat seperti dampak kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tak menentu, perang dagang AS-China, bahkan situasi semenanjung Timur Tengah, dapat menjadi evaluasi pemerintah. Berbagai kebijakan dapat dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi Tanah Air.
Situasi global diakuinya mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri seprti nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil, bahkan cenderung melemah melawan dolar Amerika. Nilai ekspor hingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga terkena dampaknya. Namun, ia meminta situasi global tidak bisa terus-terusan dijadikan kambing hitam dari terpuruknya ekonomi Indonesia.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan APBN tahun 2017 merupakan pengelolaan APBN terbaik. Klaim tersebut berdasarkan indikator-indikator perekonomian dalam pengelolaan APBN. “Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang 2017 menunjukkan pencapaian-pencapaian yang positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN,” sebut Sri Mulyani.
Sejumlah indikator yang disampaikan Sri Mulyani terkait capaian positif dari pengelolaan APBN 2017. Yaitu Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5,07 persen yang lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya 5,03 persen. “Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir, meskipun masih sedikit dibawah asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen,” ujarnya. (Hardianto/balipost)
