JAKARTA, BALIPOST.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi salah satu ikon pemimpin muda sukses yang dinilai berhasil membangun daerahnya. Kepemimpinannya dinilai berhasil mengimplementasikan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang digagas PDI Perjuangan dalam program-program pemerintahannya.
Menurut Giri Prasta, hal mendasar yang ia lakukan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya adalah kepemimpinan yang berpegang pada tiga landasan pokok. Yaitu landasan ideal, landasan konstitusioanal dan landasan Trisakti Soekarno.
Penegasan disampaikan dalam workshop Kaderisasi PDI Perjuangan Memenangkan Hati Rakyat. Acara juga menghadirkan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Bupati Semarang Mundjirin dan Wabup Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakpus, Senin (9/7).
“Landasan itu adalah landasan ideal yaitu Pancasila 1 Juni 1945. Landasan kontitusional yaitu UUD 1945, dan landasan Trisakti Bung Karno yaitu masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan mandiri di bidang kebudayaan,” kata Giri Prasta.
Dari tiga landasan itu, ia mengimplementasikan dalam lima bidang prioritas pemerintahannya. Yaitu bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat budaya dan agama, serta bidang pariwisata serta infrastruktur pendukungnya.
Program prioritas yang dijanjikan dalam kampanye politiknya itupun bisa dipenuhi dalam waktu singkat di periode pertama pemerintahannya. “Tidak lebih 2 tahun, kami sudah bisa memenuhi janji politik,” sebut Giri Prasta dihadapan peserta kaderisasi.
Bidang pangan, sandang dan papan misalnya. “Berapa kebutuhan beras masyarakat. Berapa kebutuhan beras pertahun, perhari. Mampu nggak petani berikan beras kepada kita. Itu semua kita kalkulasi dan cari solusinya,” ucapnya.
Juga soal lahan. Harus disadari bahwa tanah itu penopang ekonomi kerakyatan. Lalu soal papan. “Kami punya program diberikan 2000 bedah rumah. Juga program rehab berat. Diberikan bantuan Rp 15 juta tiap rumah. Itu semua kita gunakan Pola Pembanguna Semesta Berencana,” ujarnya.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, dia mencontoh. Sekolah di Badung dibebaskan dari segala bentuk iuran. “Memang APBD minimal 20 persen harus untuk pendidikan. Namun di sini bukan soal berapa banyak anggaran, tetapi bagaimana kita mencetak anak-anak berkualitas,” sebutnya.
Juga bidang kesehatan, Pemkab Badung bisa menggratiskan biaya pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Tetapi juga memberi bantuan kepada penunggu pasien. Misalnya jika kepala keluarganya sakit, maka istrinya yang biasa bekerja kemudian harus menunggu di rumah sakit, karena tidak ada pemasukan bisa diberikan insentif untuk bantuan keluarga.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Badung pun sudah digratiskan. “Dalam bidang IT dan Teknologi, pada November 2018 satu kawasan kabupaten utara sampai selatan sudah wifi gratis,” ujarnya.
Sukses pembangunan yang dilakukan tidak lepas dari penggemblengan Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan. Sebelumnya, dia juga sudah pernah mengikuti pendidikan kader di semua jenjang di PDI Perjuangan, yakni pratama, madya dan utama. “Dengan pendidikan kader ini, kita bisa memahami arah pemikiran Bung Karno dengan konsep Pancasila 1 Juni 1945,” ujarnya.
Dia meyakini jika semua kepala daerah menjalankan pembangunan dengan konsep Pancasila 1 Juni, maka semua janji politik bisa dan mudah dituntaskan. “Kami sudah melakukannya,” tandasnya. (Hardianto/balipost)
