DENPASAR, BALIPOST.com – Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 yang terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) disoroti Badan Anggaran (Banggar) DPRD Denpasar. Terlebih, OPD yang memiliki SILPA tinggi tersebut masih memiliki potensi yang belum digarap secara maksimal.
Karena itu, ke depan diharapkan mulai dari perencanaan hingga realisasi benar-benar dilakukan dengan baik. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Banggar dengan Tim Anggaran Pemkot Denpasar, Rabu (11/7) di ruang sidang utama DPRD setempat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wayan Mariayana Mandira didampingi Asisten III Edy Mulya membahas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Salah satu anggota Banggar, A.A.Susruta Ngurah Putra menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Denpasar dalam mengelola keuangan daerah.
Terlebih, dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintah dan berpedoman pada Permendagri No 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkot Denpasar telah berhasil meraih opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut. Meski demikian, masih ada yang perlu mendapat perhatian semua pihak, terutama masalah SILPA yang cukup tinggi. Secara keseluruhan SILPA 2017 mencapai Rp 325,45 miliar lebih.
Ironisnya, kata Susruta, SILPA justru terjadi pada OPD yang cukup strategis, seperti RS Wangaya (Rp 13 miliar), Diskes (Rp 20 miliar), PUPR (Rp 36 miliar), serta Disdikpora (Rp 49 miliar). SILPA yang cukup tinggi ini menjadi ironis, ketika masih ada yang harus bisa digarap.
Misalnya saja, sejumlah jalan di LC belum tertangani dengan baik. Demikian pula keberadaan sekolah banyak yang perlu diperbaiki, bisa memanfaatkan dana yang ada. “Kasihan dana yang ada cukup banyak, namun kondisi infrastruktur perlu perbaikan,” katanya.
Terhadap sorotan ini, Asisten III Setda Kota Denpasar Edy Mulya mengatakan, sepakat dengan apa yang menjadi koreksi pihak Badan Anggaran. Pihaknya akan lebih meningkatkan manajemen perencanaan serta meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh. Selain itu, tingginya SILPA pada tahun anggaran 2017 lalu, tidak terlepas dengan adanya efisiensi serta memperhatikan efektivitas. (Asmara Putera/balipost)
