DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika sepakat bila mestinya tidak ada siswa yang tidak mendapatkan sekolah. Siswa yang masih tercecer dalam proses PPDB, baik tidak diterima di sekolah negeri maupun swasta, harus ditampung di sekolah negeri.
Pihaknya bahkan siap memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyikapi kisruh PPDB. “Ini kan berkaitan dengan kebijakan Kementerian, jadi dair pemerintah pusat. Implementasinya ternyata bukan cuma di Bali yang semrawut, tapi di seluruh Indonesia terjadi masalah. Seharusnya Kementerian mempelajari itu, kita sudah siapkan masukan-masukan,” ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Bali, Senin (16/7).
Menurut Pastika, ada 4 masukan yang akan disampaikan kepada Kemendikbud. Yakni, pembangunan sekolah baru, penambahan tenaga pendidik dan kependidikan, membuka kelas pagi dan kelas siang (dua shift), serta pemerataan kualitas pendidikan (evaluasi sistem).
Untuk kebijakan dua shift, perlu persetujuan menteri karena berdampak pada data Dapodik, dana BOS, sertifikasi guru, dan kepesertaan siswa yang akan mengikuti ujian nasional. “Menerima orang bukan karena kaya dan miskin, juga bukan karena pintar dan bodoh. Tapi semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Mau pintar, mau bodoh, kalau dia bodoh tugas sekolah bikin dia pintar, apalagi ini kan sekolah negeri ya sekolah negeri itu harus menerima siapa saja warga negara yang memang mau belajar. Itu prinsipnya, harus itu dipegang,” pungkasnya.
Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama sepakat dengan apa yang disampaikan gubernur. Justru dewan yang sebelumnya mendorong gubernur untuk memberikan masukan-masukan itu kepada pemerintah pusat.
Berkaitan dengan kebijakan dua shift, memang akan berbenturan dengan kebijakan full day school. Terkait hal ini, pihaknya mengusulkan agar full day school ditunda sehingga semua anak mendapatkan sekolah. “Kita tidak ingin anak-anak frustasi, semua harus mendapatkan sekolah. Nanti kita bangun SMA/SMK di tempat-tempat tertentu yang pertumbuhan penduduknya tinggi,” imbuh Politisi PDIP ini.
Untuk sekolah swasta, Wiryatama menyarankan adanya perbaikan kualitas. Dengan demikian, proses belajar mengajar di swasta tidak jauh berbeda dengan di sekolah negeri. Saat ini dikatakan belum ada aturan terkait bantuan pemerintah bagi sekolah swasta untuk memperbaiki kualitasnya.
Padahal kalau memang ada, tentu pemerintah akan siap membantu. “Pada hakekatnya juga pendidikan ini milik kita bersama, bukan pemerintah saja. Swasta pun harus berperan di sini,” jelasnya. (Rindra Devita/ballipost)
