NEGARA, BALIPOST.com – Pembangunan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara belum berlanjut. Hingga tiga bulan berlalu, pengerjaan sejumlah bangunan bertingkat yang bersumber dari APBN itu belum berjalan.
Dari informasi sebelumnya, pembangunan kampus kelautan dan perikanan terbesar di wilayah Bali dan NTB ini diperkirakan akan mulai akhir Juli ini. Sesuai rencana, perusahaan konstruksi (kontraktor) pemenang tender kedua yang ditawarkan melanjutkan.
Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kontraktor dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait hasil pengerjaan. Sehingga saat ini kembali dilakukan penghitungan oleh Kelompo Kerja (pokja) dari KKP. “Masih diukur lagi oleh pokja tadi,” ujar Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Jembrana, I Made Dwi Maharimbawa, Rabu (18/7).
Penghitungan ulang hasil pengerjaan pembangunan kampus bernilai puluhan miliar rupiah itu dilakukan untuk memastikan hasil pengerjaan kontraktor sebelumnya yang putus kontrak. Sehingga ada kepastian nilai yang dikerjakan dan sisanya untuk dilanjutkan kontraktor yang melanjutkan. Hal inilah yang menyebabkan proyek yang sudah dikerjakan sejak akhir tahun lalu itu belum berlanjut.
Pembangunan kampus yang tersendat ini praktis menghambat para taruna yang sudah mendaftar dan menjalani pendidikan di kampus tersebut. Sementara para taruna Politeknik KP Jembrana ini menumpang belajar di sekolah tinggi sejenis di Jawa Timur. Politeknik ini nantinya akan menjadi kebanggaan Kabupaten Jembrana.
Dengan adanya politeknik bidang kelautan dan perikanan ini menambah sekolah tinggi di ujung Bali Barat ini. Anggaran sudah disediakan dari pemerintah pusat (APBN) 2017 lalu dengan pagu anggaran Rp 54 miliar lebih. Namun dalam tender, dimenangkan oleh PT Sartonia Agung dengan dengan harga terkoreksi Rp 44,3 miliar.
Rencananya di areal kampus ini dilengkapi dengan gedung rektorat, gedung asrama taruna serta sarana prasarana lainnya. Seperti lapangan umum yang sudah rampung lebih dulu.
Seperti diketahui, dalam proses pembangunannya akhir tahun 2017 lalu tersendat. Waktu pelaksanaan yang diberikan untuk kontraktor pemenang yakni 94 (hari kalender) tidak tercapai. Bahkan sejatinya oleh KKP sempat diberikan perpanjangan waktu hingga tiga bulan, tetapi juga tak terpenuhi. Hingga akhirnya sampai bulan Juli ini, kondisi pembangunan masih belum rampung. Proyek ini juga sempat diwarnai aksi mogok pekerja yang menuntut upah mereka yang tidak dibayar oleh rekanan. (surya dharma/balipost)
