GIANYAR, BALIPOST.com – Dikomando Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo bersama komponen masyarakat Ubud, digelar deklarasi “Ubud Tertib Berlalu Lintas” di Lapangan Ubud, Rabu (18/7). Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo menjelaskan setelah deklarasi, Ubud tertib berlalu lintas ini akan disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Ubud.
Selanjutnya, isi deklarasi ini akan disosialisasikan dan dibagikan secara door to door ke seluruh toko di sepanjang Ubud. “Siapa pun yang masuk Ubud, sudah terikat oleh deklarasi ini. Dikosongkan areal jalan dari parkir kendaraan,” katanya.
Jika masih ada yang melanggar, kepolisian yang didukung oleh Dishub Gianyar akan mengambil tindakan tegas, berupa tilang hingga penderekan kendaraan. “Peralatan sudah siap, makanya kami bersama dishub sudah siap melakukan penderekan. Masyarakat harus mau berubah,” tegas AKBP Priyanto.
Dikatakan bahwa deklarasi ini dikumandangkan dalam memantapkan persiapan menyambut pelaksanaan Annual Meeting of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank Group Oktober 2018 mendatang. “Sejumlah destinasi wisata di kawasan Ubud nantinya akan dikunjungi sekitar 15.000 peserta IMF,” katanya.
Sejumlah destinasi wisata yang akan dikunjungi para delegasi IMF seperti Pasar Ubud, Puri Ubud, Monkey Forest dan destinasi budaya. Secara teknis, pihak kepolisian pun sudah menentukan titik-titik ruas jalan yang dilarang parkir. “Tetap akan kita utamakan preventif. Tapi jika sudah terbukti melanggar, kita tertibkan,” jelasnya.
Kadis Perhubungan Gianyar, Wayan Artana dalam mendukung deklarasi ini sudah menyiapkan satu unit mobil derek. Mobil ini akan digunakan bilamana ada pelanggaran parkir atau ada kendaraan yang mengganggu ketertiban lalu lintas. “Sarana yang kita siapkan satu unit mobil derek, 20 kunci roda, dan 2 unit shuttle bus hibah dari Bank BNI,” jelasnya.
Diakui Artana, mengatur lalulintas di Ubud cukup rumit. Terbukti selama dilakukan penataan dan rekayasa lalin kerjasama dengan Satlantas Polres Gianyar sejak Desember 2017 lalu, sejumlah ruas jalan di Ubud masih terlihat padat. “Sampai sekarang hasilnya mulai tampak, meski sana sini perlu kita benahi lagi. Tapi saya meyakini bahwa kita akan bisa tata Ubud lebih baik kedepannya,” tandasnya.
Sementara penglingsir Puri Ubud, Dr Tjokorda Gde Raka Sukawati SE., MM. menyambut deklarasi yang dilakukan instansi terkait demi mewujudkan Ubud yang lebih baik. Dikatakan penataan lalu lintas merupakan salah satu poin penting meningkatkan kualitas objek wisata untuk kawasan yang sudah meraih peringkat empat destinasi dunia yang paling ramai dikunjungi wisatawan. “Dengan komitmen bersama, tentu predikat Ubud sebagai kota terbaik dapat kita jaga, bahkan lebih baik lagi,” ucap Dosen Unud ini.
Selama ini deklarasi pun sudah beberapa kali dilakukan, sebab itu penglingsir Puri Ubud yang juga Ketua LPM Ubud ini mengharapkan ada tindak tegas dari petugas terkait. Agar ada efek jera untuk para pelanggar. “Kita di Ubud tentu sangat mendukung tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Pria yang juga undagi bade ini menambahkan bahwa peningkatan kualitas Ubud sebagai destinasi dunia hanya membutuhkan keseriusan pemerintah. Sementara untuk pelestarian budaya dan alam yang selama ini menjadi tujuan wisata sudah dijaga dan dilakukan setiap hari oleh masyarakat Ubud. “Sekarang tinggal pemerintah memperbaiki trotoar, menata parkir dan semacamnya, kalau pelestarian budaya sudah kita lakukan melalui aktivitas agama dan budaya,” tandasnya.
Sementara Tjokorda Ngurah Suyadnya selaku Ketua Bina Wisata Ubud mengatakan kemacetan Ubud sudah menjadi masalah turun temurun. Satu sisi banyak dikeluhkan, sisi lain justru pelaku pariwisata bersyukur. “Karena banyak yang berasumsi bahwa macet itu menunjukkan perekonomian di Ubud hidup,” katanya.
Dikatakan bila kini ingin membahas kemacetan di Ubud, tentu harus ada solusi. Dikatakan seluruh potensi yang ada, harus punya satu persepsi yang sama. “Yaitu persepsi yakni niat untuk sungguh-sungguh memperbaiki Ubud, saya yakin pasti ada solusi,” ujar tokoh Puri Agung Ubud yang akrab disapa Cok Wah ini.
Menurut Cok Wah melalui deklarasi bisa menjadi komitmen bersama meminimalkan kemacetan. Pihaknya pun meminta pada warga lokal Ubud untuk mendukung deklarasi ini. “Warga lokal itu sebenarnya bamper pertama. Kalau orang lokal gak sadar, orang lain mengekor. Memang kadang ewuh pakewuh, tapi jika orang lokal tidak bisa menjaga daerahnya sendiri itu orang luar menurut saya,” tandasnya. (Manik Astajaya/balipost)
