SEMARAPURA, BALIPOST.com – Kisruh di tubuh PDI-P Klungkung tak hanya berhenti pada pengunduran diri pengurus PAC dan sembilan ranting di Kecamatan Banjarangkan. Namun kepengurusan di DPC juga turut bergejolak.
Ada yang sudah mengundurkan diri, termasuk sebagai kader. Penyebabnya pun sama, karena ketidakpuasan dalam proses pencalegan.
Pengunduran diri dilakukan Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, I Nengah Soma. Dikonfirmasi, Kamis (19/7), dikatakan hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap proses pencalegan yang diikutinya.
Namanya justru tidak mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Malahan, orang-orang baru yang belum berbuat untuk partai didaulat lolos. “Saya mengundurkan diri sebagai pengurus DPC PDI-P dan sekaligus mengundurkan diri sebagai kader. Alasan prinsip dan mendasar. Sebagai bentuk kekecewaan, saya yang jadi pengurus DPC, sama sekali tidak ada rasa penghormatan dalam proses rektrutmen pencalegan di Kabupaten Klungkung,” tegasnya.
Sikapnya itu sudah disampaikan secara tertulis ke DPC, termasuk tembusan ke DPD, DPP maupun PAC untuk diiketahui secara transparan dan terbuka. Kartu tanda anggotanya juga telah dikembalikan. “Saya selaku kader dari dulu terbuka dan tidak ada permainan. Saya masuk baik-baik, keluar juga baik-baik,” ungkapnya.
Perlakuan yang didapatkan itu tak membuatnya kapok untuk ikut berpolitik. Ke depan akan terus berlanjut. Namun belum ditentukan ke partai apa akan berlabuh.
Tak ditampik, sudah ada parpol yang ingin “meminangnya.” “Masih saya pikirkan. Untuk sementara tidak beralih kemana-mana,” imbuhnya.
Ketidakpuasan juga dirasakan Wakil Ketua Bidang Politik dan Komunikasi, I Nyoman Karmawan. Ia yang mengikuti proses pencalegan dari dapil Kecamatan Banjarangkan, sesuai rekomendasi DPP justru bergeser ke Klungkung. “Saya di PDI-P, boleh dikatakan berkeringatlah. Dalam pencalegan, setiap rapat, Ketua DPC mengatakan tidak ada tekanan, lobi-lobi. Semua akan diserahkan ke DPP. Seolah itu kita terima dengan baik. Kenyataannya datang beda sekali. Saya dicantumkan dapil Kecamatan Klungkung. Padahal awal nama masuk Banjarangkan,” bebernya.
Kebijakan tersebut diterima. Namun dalam hati kecilnya, curiga ada permainan. “Kalau memang nama-nama itu dikirim ke DPP di Jakarta, harusnya turun nama saya di Banjarangkan. Kok bisa nikung di Kecamatan Klungkung. Siapa yang bermain?” tanyanya.
Mantan DPRD Klungkung dua periode ini belum menentukan sikap soal pencalegan itu. Hal tersebut baru akan diputuskan empat hari mendatang.
Kini ia menunggu apakah antara DPC dengan DPP melakukan koordinasi soal rekomendasi yang turun. “Saya akan mengambil sikap kalau tidak ada rembug DPC dengan DPP menyikapi kekisruhan ini. Kalau memang tidak ada, siapa salah di sini. Selama ini ada kesan saling tendang. DPC mengatakan sudah menyetor nama. DPP sudah sesuai perintah DPC. Kok tumben PDIP seperti ini. Apakah saya diajak ke PDIP ini dibantai? Ya kalau dibantai tidak jadi masalah. Namanya politik,” ujarnya.
Disampaikan pula, rekomendasi yang diterimanya itu juga menjadi pertanyaan pendukungnya di Banjarangkan. “Kalau dikomunikasikan sejak awal, saya ditaruh di Dapil Klungkung, komunikasi yang bagus, saya terima. Tetapi ini tidak ada hujan, tidak ada angin, langsung banjir. Inilah yang disesalkan pendukung saya di Banjarangkan,” ucapnya.
Jika hal ini berbuntut pemanggilan dirinya oleh DPP, akan diladeni. Begitu pula jika diminta membawa massa. “Kalau diminta (bawa massa-red), saya akan bawa. Saya di Pilkada kemarin sudah bekerja. Saya bina di Desa Tohpati, menang. Saya bina di Dusun Pemenang dan Dusun Kapit Desa Nyalian, juga menang. Kalau itu dipakai tolok ukur saya dilempar, tertawa semua,” kata politikus asal Banjar Lebah, Kelurahan Semarapura Klod Kangin ini.
Keinginan untuk mundur dari kepengurusan DPC PDI-P juga terlontar dari Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewa Gede Anom Samudra. Namun ditegaskan, itu bukan buntut tidak dapatnya rekomendasi dari DPP dalam pencalegan. Melainkan karena kesibukannya mengurus usaha.
Persoalkan Nomor
Selain soal rekomendasi dan dapil, ketidakpuasan terhadap pencalegan juga dipicu persoalan nomor urut. I Wayan Misna dari dapil Nusa Penida yang duduk sebagai bendahara di DPC justru mendapat nomor dua. Sementara untuk bakal calon pendatang baru mendapat nomor satu. “Mekanisme proses pencalegan tidak jalan. Kalau sesuai AD/ART, semestinya tiang kan ditaruh nomor satu. Tapi ditaruh nomor dua. Saya ikut di struktur dua periode. Jadi bendahara DPC. Sesuai hasil kongres, kalau di dapil tidak ada struktur diatasnya, Bendahara yang nomor satu,” jelasnya.
Namun demikian, politikus yang masih menjabat sebagai anggota DPRD Klungkung ini tidak mengambil langkah untuk mundur. “Ya mangkel juga. Untuk untuk ikut di Pileg, nama kan sudah masuk. Ya jalani saja,” imbuhnya.
Ketua DPC PDI-P Klungkung Anak Agung Gede Anom nampaknya tak terlalu ambil pusing terhadap hal-hal tersebut. Menurutnya, semua itu merupakan kewenangan DPP. Jika nantinya ada protes dan melayangkan surat resmi pengunduran diri, maka DPC akan mengambil sikap. (kmb45)
