JAKARTA, BALIPOST.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) untuk merancang haluan negara. Haluan negara atau yang dulu dikenal sebagai garis-garis besar haluan negara (GBHN) akan dihidupkan kembali sebagai pengganti visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden.
“Hasil Ragab tentang penyusunan PAH ini akan dibawa dalam sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2018 untuk disahkan dan ditetapkan. Barulah PAH akan bekerja,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhasan) usai memimpin rapat gabungan (ratgab) yang dihadiri pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan fraksi-fraksi MPR serta pimpinan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/7).
PAH terdiri atas Pimpinan MPR dan paling sedikit 5% dari jumlah anggota (35 orang) dan paling banyak 10% (70 orang) dari jumlah anggota MPR. Anggota PAH ditetapkan secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok DPD.
Ratgab juga memutuskan jumlah anggota PAH sebanyak 45 orang. Ketua PAH I Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR) dan Ketua PAH II Rambe Kamarulzaman (Ketua Fraksi Partai Golkar MPR).
Menurut Zulhasan, ada dua PAH yang dibentuk yaitu PAH I yang bertugas menyiapkan rancangan naskah haluan negara sebagai rujukan haluan pembangunan nasional. Sedangkan PAH II bertugas menyempurnakan Peraturan Tata Tertib MPR dan bahan rekomendasi lainnya, serta Ketetapan MPR (Tap MPR) yang masih berlaku.
Selain membentuk PAH, ratgab juga memutuskan persiapan Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara menjadi satu rangkaian kegiatan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD serta Sidang DPR dalam rangka penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2019. “Dilaksanakan pada 16 Agustus 2018 mulai pukul 09.00 WIB,” terang Zulhasan.
Agenda Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian Pidato Kenegaraan oleh Presiden terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla direncanakan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2019.
Sidang Tahunan MPR mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Pimpinan MPR, Menteri Kabinet, para duta besar, Panglima TNI, Kapolri, Partai Politik, Lembaga Pengkajian MPR. Kesuksesan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR salah satunya ditentukan oleh kehadiran anggota MPR. Zulkifli Hasan meminta kepada seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menginstruksikan kepada anggotanya untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR.
Berbeda dengan Sidang Tahunan sebelumnya, kali ini doa pada Sidang Tahunan tidak lagi diisi oleh politisi parpol di MPR. Tetapi dilakukan oleh tokoh agama independen sehingga kritik masyrakat atas doa-doa politik oleh para politisi parlemen tidak lagi terjadi. “Doa dalam Sidang Tahunan MPR akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr Nasaruddin Umar,” ungkap Zulkifli. (Hardianto/balipost)
