SINGARAJA, BALIPOST.com – Sebanyak 170 orang pejabat Pemkab Buleleng menjalani mutasi kedua Rabu (25/7). Seratusan pejabat mulai dari Eselon II-b, III-a, III-b, IV-a, dan Eselon IV-b ini ada yang mengisi jabatan, digeser, hingga dipromosikan untuk memberi kesempatan dalam meningkatkan jenjang karier dan pengalaman kerja.
Dari ratusan pejabat itu, Camat Gerokgak yang sebelumnya dijabat Putu Ariyadi Pribadi, S.Stp.,MAP ditetapkan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng. Putu Ariyadi Pribadi merupakan pemenang lelang jabatan dengan meraih nilai tertinggi dan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sementara itu, lima pejabat eselon II-b (setingkat kepala dinas) mengalami pergeseran. Mereka itu masing-masing Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Drs. Gede Komang, M.Si ditarik menajdi Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si. dimutasi sebagai Kepala Dinsos.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) I Made Subur, SH memangku jabatan Kepala Dinas PMD. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ida Bagus Suadnyana, SH., M.Si. digeser menjadi Kepala Pelaksana BPBD, dan Ir. Putu Dana yang lama menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditarik menjadi Kepala Satpol PP Buleleng.
Jabatan yang ditinggalkan Putu Dana untuk sementara dibiarkan lowong dan akan ditunjuk Pelaksana tugas (Plt). Sementara itu, Putu Tastra Wijaya, M.M ditarik untuk menduduki kursi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik.
Untuk eselon III-a dan III-b beberapa pejabat mendapat promosi jabatan baru. Mereka itu diantaranya Made Juartawan, S.Stp., MAP mendapat promosi jabatan sebagai Camat Gerokgak. Pria ini sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemerintahan dan Administrasi Wilayah Bagian Pemerintahan Sekkab Buleleng. Cokorda Adithya Wiraputra Yudha, S.Sos dipercaya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Komunikasi Publikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) mengatakan, mutasi bagi jajarannya ini hal biasa dan lebih kepada penyegaran, pengisian jabatan kosong dan promosi jabatan. Meski demikian, fenomena yang berkembang sekarang adalah krisis PNS. Bahkan, banyak pejabat teknis yang kelabakan karena kekurangan PNS.
Ia mengatakan kondisi ini diperparah lagi dengan formasi rekrutmen CPNS dan Peraturan Pemerintah (PP) Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengangkatan pegawai kontrak masih menjadi tarik ulur. Atas kondisi ini, Bupati berharap pemerintah pusat segera mengambil kebijakan strategis, sehingga ancaman krisis PNS ini bisa ditangani secepatnya. “Tahun depan kalau misalnya formasi yansg disetujui itu banyak, namun calon pejabatnya kurang. Untuk itu mudah-mudahan ada ada kebijakan yang tepat untuk menambah PNS,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
