SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pembangunan pelabuhan segi tiga emas masih masuk sebagai salah satu proyek strategis yang direncanakan Pemkab Klungkung. Mengingat anggaran yang diperlukan tergolong besar, realisasinya sangat bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Klungkung, I Wayan Wasta, Minggu (5/8).
Sesuai rencana, pembangunan proyek tersebut berlokasi di tiga titik. Yakni Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan dan Banjar Sampalan, Desa Batu Nunggul, Nusa Penida dengan luas masing-masing 50 are serta di Bias Munjul, Desa Lembongan, Nusa Penida dengan luas lahan 52 are. Dari itu, baru di Sampalan yang finalisasi DED. Sementara untuk lainnya baru akan memulai penyusunan DED. “Yang di Sampalan, semua dokumennya sudah selesai,” ungkapnya.
Merealisasikan ketiganya, memerlukan anggaran sekitar Rp 155 miliar. Bagi pemkab, itu tergolong fantastis dan sulit terpenuhi dengan APBD. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya suntikan dana dari pemerintah pusat. “Kami terus mengejar supaya ada dana pusat. Apakah itu APBN penuh, Dana Alokasi Khusus atau lainnya. Jumlah besar. Sedangkan kemampuan daerah kecil,” sebutnya.
Khusus untuk pelabuhan di Sampalan, dinilai sulit bisa terealisasi pada tahun anggaran 2019. Sebab hingga saat ini usulan ke pusat belum mendapat jawaban. “Ini pembangunannya bertahap. Termasuk juga dari perencanaannya. Kalau yang di Sampalan, belum dapat jawaban bisa berjalan tahun depan. Kami terus berkomunikasi dengan pusat,” ucapnya.
Menurut Wasta, pembangunan pelabuhan ini dinilai penting untuk Kepulauan Nusa Penida di tengah perkembangan pariwisata yang semakin pesat. “Nusa Penida banyak menyandang status. Salah satunya Kawasan Strategis Parwisata Nasional. Jadi pelabuhan ini sangat penting. Termasuk jalan lingkar, jembatan permanen Lembongan – Ceningan,” imbuhnya.
Rencana tersebut sangat diharapkan bisa terealsiasi. Salah satunya oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Klungkung, Wayan Kariana. Itu dinilai akan berimbas pada peningkatan kunjungan wisatawan. “Kalau ada rencana seperti itu dari pemkab, kami sangat mendukung. Jangan hanya sebatas rencana,” ungkapnya.
Disampaikan, saat berkunjung ke kepulauan the blue paradise island itu, wisatawan masih naik dan turun melalui pelabuhan rakyat. Ini belum sepenuhnya didukung fasilitas yang memadai. Kondisi demikian, sedikitnya akan mempengaruhi kenyamanannya. “Sekarang kan masih basah-basahan. Di beberapa tempat ada yang memakai porter, tapi kan kena biaya tambahan lagi,” terangnya.
Melalui itu pula, pendataan jumlah wisatawan yang berkunjung juga bisa lebih mudah. Berbeda dengan saat ini tak diketahui secara pasti lantaran banyaknya pintu masuk. (sosiawan/balipost)
