BOGOR, BALIPOST.com – Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan evaluasi atas penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dianggap masih berjalan kurang cepat. “Satu sisi BTN menegaskan siap menyalurkan dan melakukan take over penyaluran FLPP,” kata Dirut Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Budi Hartono dalam Diskusi dan Media Gathering di Bogor, Minggu (5/8).
Budi mengatakan, dari hasil evaluasi 40 bank yang saat ini bekerjasama untuk menyalurkan dana FLPP sampai dengan semester I, terdapat 8 bank yang belum menyalurkan dana FLPP secara maksimal. “Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 40 bank yang ditunjuk untuk menyalurkan FLPP 2018 tersebut, 8 bank diantaranya belum melaksanakan tugasnya secara maksimal,” ujar Budi.
Delapan bank pelaksana tersebut, menurut Budi, terdiri dari tiga bank umum nasional dan lima bank pembangunan daerah yang belum menyalurkan. “Nanti kita akan cek alasannya, apa karena tidak sesuai dengan core business (bisnis inti, red), sehingga belum menyalurkan,” ujarnya.
Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP bekerja sama dengan 40 bank pelaksana, terdiri dari sembilan bank umum nasional dan 31 bank pembangunan daerah. Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, mencapai Rp 32,36 triliun, dengan 532.283 unit rumah. Adapun penerima FLPP tahun ini sebanyak 12.455 unit rumah senilai Rp1,43 triliun.
Sementara itu Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria mengatakan, PT Bank Tabungan Negara Tbk mengaku siap untuk mengambil alih kredit pemilikan rumah/KPR dengan skema Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang sebelumnya digarap bank lain. “BTN siap, bila PPDPP (Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menunjuknya,” kata Budi Satria.
Tahun ini, kata Budi, BTN kembali mendapat persetujuan dari menteri keuangan untuk menjadi salah satu bank pelaksana penyalur dana FLPP. Tahun lalu, perseroan hanya menyalurkan KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), setelah pemerintah memangkas anggaran penyaluran KPR skema FLPP hingga lebih separuhnya.
Dengan masuknya BTN, tentunya jumlah bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP bertambah. Selain BTN, ada juga Bank Hana, yang dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian kerja sama operasional (PKO), sehingga jumlah bank pelaksana seluruhnya menjadi 42 bank.
Sebagai pemimpin di pasar KPR, bank BTN menguasai pangsa pasar KPR nasional sebesar 37,47% dan menjadi penyalur terbesar diantara perbankan lain untuk KPR Subsidi sebesar 94,12%.
Sementara untuk Program Satu Juta Rumah, Bank BTN sudah menyalurkan KPR untuk 423.303 unit rumah dengan nilai Rp 38,4 triliun baik dalam bentuk KPR subsidi maupun non subsidi. Dari keseluruhan penyaluran KPR tersebut, 307.360 unit diantaranya berbentuk kredit konstruksi perumahan.
Adapun khusus untuk KPR subsidi Bank BTN sudah mendistribusikan pinjaman untuk 297.044 unit rumah dengan nilai Rp 17,15 triliun. Untuk paruh pertama tahun ini, Bank BTN mengucurkan KPR subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan bantuan uang muka. (Nikson/balipost)
