TABANAN, BALIPOST.com – Setiap daerah memiliki permasalahan tersendiri. Untuk Tabanan, infastruktur masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas. Kepala Bapelitbang Tabanan, I.B Wiratmaja mengatakan untuk bisa menuntaskan permasalahan infrastruktur, utamanya jalan kabupaten membutuhkan dana sekitar 300 milyar. Dana ini tentu tidak bisa hanya tergantung dari PAD Kabupaten saja.
‘’Dana 300 milyar ini dana total yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan kabupaten dan prasarana pemerintah (praspem). Tentu akan lama tuntasnya jika pemenuhan dana ini hanya tergantung dari PAD Tabanan. Karenanya pemkab Tabanan terus berusaha mengajukan usulan pendanaan baik melalui BKK Badung, Propinsi dan DAK pusat sesuai aturan,’’ ujarnya, Rabu (29/8).
Berdasarkan data, alokasi APBD tahun 2018, penerimaan daerah mencapai Rp 2.127.618.654.520,41 yang terdiri dari pendapatan antara lain pendapatan asli daerah (PAD) Tabanan tercatat Rp 409. 183.800.000, dana perimbangan Rp 1.077.346.592.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 404.608.262.520,41. Penerimaan daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah sebanyak Rp 236.480.000.000.
Dari penerimaan ini, pembiayaan daerah untuk belanja infrastruktur hanyalah 21,83 persen atau Rp 464.433.502.070. Dalam belanja infrastuktur ini untuk infrastruktur jalan dialokasikan untuk pembangunan jembatan baru Rp 2.500.000.000, peningkatan jalan kabupaten (DAK) Rp 20.108.000.000, peningkatan jalan dan jembatan kabupaten Rp 5.896.500.000, peningkatan jalan dan jembatan (BKK Propinsi) Rp 36.525.000.000, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Rp 3.500.000.000, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dengan dana BKK Rp 50.000.000.000 dan pemeliharaan berkala jalan kabupaten Rp 4.000.000.000.
Wiratmaja melanjutkan permasalahan Tabanan tidak hanya infrastuktur baik itu jalan kabupaten maupun prasarana pemerintah tetapi juga dibidang pendidikan dimana rata-rata lama sekolah masih rendah sehingga harus ditingkatkan. ‘’Dibidang kesehatan kita harus memperbaiki puskesmas dan pustu,’’ ujarnya.
Dari belanja infrastruktur sendiri tahun 2018 ada alokasi untuk Dinas Pendidikan sebanyak Rp 14.457.310.800 yaitu untuk pembangunan bidang pendidikan PAUD Rp 1.691.548.000.000, pembangunan pendidikan bidang sekolah dasar Rp 8.394.762.800, pengadaan sarana dan prasarana SD/SDLB (DAK) Rp Rp 2.924.000.000 dan pengadaan sarana prasarana SMP (DAK) Rp 1.447.000.000. Sementara untuk Dinas Kesehatan dialokasikan Rp 11.518.095.400 yang diperuntukkan untuk pemeliharaan/rehab puskesmas/pustu/poskesdes.
Besarnya kebutuhan dana untuk infrastruktur ini kata Wiratmaja memang tidak bisa tergantung dari PAD Tabanan semata. Tetapi pihaknya harus melakukan usulan anggaran baik ke Propinsi dan Pusat. ‘’Tentu akan lama jika tergantung hanya dengan PAD. Jadi untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di Tabanan selama ini kita ajukan ke Propinsi dan Pusat sesuai mekanisme,’’ ujarnya.
Hasilnya tentu ada meski belum tuntas semua. Sudah banyak ruas jalan kabupaten yang diperbaiki serta Puskesmas/Pustu/Poskesdes yang rusak mendapatkan rehabilitasi. Namun diakui Wiratmaja tidak bisa dikerjakan sekaligus tetapi secara bertahap sesuai anggaran yang ada. (wira sanjiwani/balipost)
