DENPASAR, BALIPOST.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kaukus Media dan Pemilu menggelar Editor’s Forum “Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas” di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Rabu (29/8). Acara yang diikuti pemimpin redaksi dan wartawan sejumlah media massa di Bali ini menghadirkan 4 narasumber.
Yakni, Ketua Dewan Pers 2010-2016 Bagir Manan, Wakil Ketua Dewan Pers 2010-2013 Bambang Harymurti, Anggota Dewan Pers 2010-2013 Agus Sudibyo, dan Tenaga Ahli Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Ahmed Kurnia.
Agus Sudibyo mengatakan, kegaduhan politik jelang Pileg dan Pilpres 2019 kini sudah mulai muncul, terutama di media sosial (medsos). Media massa mestinya tidak ikut memperkeruh suasana, namun berperan dalam mendinginkan situasi yang mulai panas.
Termasuk berperan besar dalam mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dengan demikian, akan muncul ruang berpolitik yang lebih berkualitas dan bermartabat sehingga bisa menjadi rujukan masyarakat.
“Ada riset menarik, 71 persen masyarakat masih percaya media massa jurnalistik sebagai sumber informasi yang digunakan. Bagaimana menjaga kepercayaan ini, jadi persoalan berikutnya karena 71 persen penduduk Indonesia juga mengakses media sosial sebagai sumber informasi,” ujarnya.
Secara global di berbagai negara, lanjut Agus Sudibyo, kepercayaan masyarakat terhadap medsos bahkan sedikit lebih tinggi yakni 59 persen ketimbang pada media massa yang hanya 51 persen. Oleh karena itu, penting menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan sesuatu yang lebih baik dari medsos. Yakni, informasi yang lebih bisa dipercaya dan berkualitas.
“Publik akan terus mengakses media massa kalau diberikan sesuatu yang lebih baik dan tidak mereka dapatkan dari medsos. Satu-satunya cara untuk bisa bertahan, dengan memberikan jurnalisme yang bermartabat. Media harus menjaga independensi dan profesionalitasnya,” jelasnya.
Bagir Manan sepakat bila pers harus bisa menjaga independensinya. Terlebih, medsos tidak mungkin “dibunuh” sebagai konsekuensi kebebasan pers sekaligus perkembangan IPTEK. Pers harus kembali pada fungsinya sebagai pencerah masyarakat serta menjadi mata dan telinga publik. Sehingga, masyarakat yang datang ke kotak suara saat pemilu memang karena kesadarannya untuk berpartisipasi dan bukan karena dimobilisasi.
“Pers lahir antara lain berakar pada independensi, karena itu pers haruslah berani menyatakan tempatnya di dalam kehidupan bersama ini. Karena pers itu juga sebagai lembaga sosial, hanya hidup kalau memelihara kepercayaan publik. Maka dia harus selalu berada di tengah-tengah dan untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Namun, lanjut Bagir Manan, tidak berarti pers suatu saat tidak bisa berpihak pada kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan yang berjalan seiring dengan kepentingan publik. Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Wiryanta berharap pers dapat melaksanakan peran yang baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Kendati, tetap memerlukan partisipasi masyarakat dalam memilah-milah informasi. (Rindra/balipost)
