MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini mulai melibatkan Kamar Dagang (Kadin) masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dalam hal ekspor dan impor. Ini dilakukan untuk bisa menurunkan disparitas harga barang impor terutama hasil pertanian yang sangat tinggi selama ini.
Pelibatan Kadin di setiap daerah di Indonesia ditandai penandatanganan MoU kerja sama antara Kementan dan Kadin, di Kuta, Kamis (6/9). Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, ketua Kadin pusat, Rosan Perkasa Roeslani, Dirut Bulog, Budi Waseso dan sejumlah pejabat lainnya.
Ditemui usai kegiatan, kepada Kadin di seluruh Indonesia Mentan Andi Amran Sulaiman mendorong mereka untuk ikut menjaga inflasi di wilayah masing-masing. Pihaknya berharap, ke depan untuk impor komoditas pertanian, agar langsung dari negara pengimpor ke daerah yang membutuhkannya. Selain itu pelakunya adalah Kadin di daerah tujuan impor. “Dengan cara ini tentu akan dapat menekan disparitas harga yang sebelumnya melambung,” kata Amran.
Pihaknya mengambil contoh, sepeeti impor bawang dari China. Untuk harga dari produsen di Cina sebesar Rp 5.600 per kg. Setelah tiba di Indonesia harganya bisa mencapai Rp 50.000.
Kondisi ini dikatakannya terjadi karena rantai pasoknya terlalu panjang. “Bawang itu datang dari China tiba di Jakarta, setelah itu berputar di berbagai daerah di Jawa dan seterusnya,” beber Amran.
Menurutnya, untuk satu item seperti bawang merah saja, disparitas harganya bisa mencapai 300 persen. Namun, bila Kadin masing-masing daerah dilibatkan, tentu akan bisa menekaan disparitas sampai 100 bahkan 50 persen.
Pihaknya juga berharap kepada importir agar tidak terlalu banyak dalam mengambil keuntungan. “Boleh untung tapi jangan menyakiti konsumen. Jadi, sedikit kali banyak bukan banyak kali sedikit,” harapnya.
Sementara Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan MoU ini adalah langkah awal terobosan yang sangat besar dampaknya. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan peran serta seluruh pengusaha. Tidak hanya berkonsentrasi di Jakarta atau Jawa tetapi di seluruh Indonesia melaui Kadin provinsi hingga kabupaten/kota. “Dengan kerja saman ini, mata rantai pasok yang merupakan penyebab utama tingginya harga dapat diturunkan,” pungkasnya. (Yudi Karnaedi/balipost)