JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai para kepala daerah tidak bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Ia menegaskan, ada ketentuan perundangan yang melarangnya.
“Gubenur nggak boleh jadi tim sukses. Ada aturan undang-undangnya,” sebut Zulkifli Hasan usai menghadiri Penutupan Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN) di Jakarta, Selasa (11/9).
Penegasan disampaikan Zulhasan, panggilan Zulkifli Hasan, menjawab dukungan yang dinyatakan sejumlah gubernur kepada salah satu paslon Pilpres 2019. Gubernur Papua Lukas Enembe yang diusung Partai Demokrat terang-terangan mendukung paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dukungan Lukas berseberangan dengan Partai Demokrat yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Soal dukungan Lucas tersebut, Zulhasan mengatakan sejati dukungan yang dinyatakan Lukas Enembe hanya dukungan pribadinya, tidak bisa mengatasnamakan rakyat Papua maupun kapasitas sebagai kepala daerah di provinsi di ujung wilayah timur Indonesia itu. “Ya nggak bisa kemana-mana, orang nggak boleh,” tegas Zulhasan.
Partai Demokrat bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra berkoalisi mengusung paslon Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Namun, Demokrat memutuskan tidak akan memberikan sanksi kepada kader-kadernya di daerah apabila berbeda sikap dan memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ada disepensasi yang diberikan Demokrat kepada kadernya di daerah yang memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Zulhasan mengaku keputusan Demokrat itu tidak akan mengganggu soliditas koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi. “Koalisi solid, kompak,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Umum PAN ini juga meyakini tidak ada strategi politik dua kaki yang dijalankan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena membiarkan kadernya mbalelo atas keputusan partainya yang sudah mendukung Prabowo-Sandi.
“Nggak ada. Pak SBY nggak begitu,” tepis Zulhasan.
Sementara pada pidato dihadapan Kongres I Pakin, Zulhasan mengingatkan kualitas pemilu bukan hanya ditentukan oleh calon pemimpinnya tetapi juga para pemilihnya. Para pemilih diminta tidak tergiur iming-iming dan janji-janji calon pemimpin karena ditawarkan uang atau sembako. “Kalau pemilihnya kelas sembako, maka pemimpin terpilihnya juga hanya kelas semabako,” katanya. (Hardianto/balipost)
