JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah diminta melibatkan peran swasta lebih besar untuk pembangunan infrastruktur bidang maritim agar tidak membebani anggaran negara, dan mendapatkan benefit dari konsesi. “Pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. Satu sisi, untuk pembangunan pemerintah tak perlu merogoh kocek besar. Di sisi lain. pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” kata Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi saat diskusi transportasi di Jakarta, Rabu (12/9).
Diskusi yang digagas Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) menghadirkan pembicara antara lain Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub M. Tohir, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko bidang Perekonomian Erwin Raza, serta Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah.
Pada diskusi bertema Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional, Siswanto mencontohkan, optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Keduanya, kata Siswanto, berperan merealisasikan rencana induk Pengembangan Pelabuhan Marunda, dan telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tarumanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya. “Keduanya mempunyai potensi besar sebagai penopang Tanjung Priok,” kata Siswanto.
Menurur Siswanto, arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam ton dalam periode sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14% per tahun, yang pada 2011 saja, arus barang mencapai 74.989.804 ton. Berdasarkan data tahun lalu, kata Siswanto, total kunjungan dan volume barang yang ditangani Pelabuhan Marunda telah menembus 33 juta ton dan tiap bulan tidak kurang terdapat 300 call.
Sayangnya, jelas Siswanto, pengembangan Marunda belum optimal, seperti KCN yang malah disengketakan oleh KBN sehingga kurang optimal, sedangkan Priok tidak bisa menangani barang curah, maka akan terjadi kongesti.
Sementara Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan, banyak perseroan pelat merah yang telah berkolaborasi dengan swasta. Opsi kerjasama yang ditempuh beragam mulai dari konsorsium hingga menjadi subkontraktor. “Tidak ada satu BUMN pun yang bisa melakukan sendiri tanpa kerjasama dengab swasta,” kata Bambang.
Terkait perseteruan antara KCN dan KBN, Bambang mengatakan, pihaknya tetap berupaya agar kerjasama dapat memberikan menefit yang sepadan. “Kami berharap agar yang diterima BUMN juga sepadan,” paparnya. (Nikson/balipost)
