JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) tak percaya dengan hasil survei yang menyatakan partainya terancam tak bisa memiliki kursi di parlemen. “Survei itu bukan satu-satunya yang harus dipercaya, karena bukan kitab suci. Karena survei di pilgub di DKI, Jateng, dan Jabar, survei tidak akurat,” tegas Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (13/9).
Pada Pemilu 2019, undang-undang mensyaratkan ambang batas partai lolos ke parlemen sebesar 4% lebih dari total jumlah suara nasional. Dengan demikian apabila partai tidak mampu memperoleh suara minimal 4% dari jumlah suara nasional, tidak bisa meloloskan kadernya menjadi wakil rakyat di MPR dan DPR RI.
KPU sendiri telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) nasional sebesar 187 juta suara. PKS, menurut Wakil Ketua MPR RI ini mempunyai survei internal yang dijadikan pegangan untuk melihat elektabilitas partai. Namun, PKS tidak mengabaikan survei dari lembaga lain seperti LSI Denny JA dan lain-lain.
Karena itu, PKS akan menjadikan hasil survei di luar partai itu sebagai masukan dan tidak alergi dengan hasilnya meski mengecewakan. “Saya yakin, elektabilitas PKS akan meningkat, apalagi masih cukup waktu menuju Pemilu 2019,” ujarnya.
Pada Rabu (12/9), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, jika pemilu digelar saat ini sejumlah partai tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Survei dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.
Lima partai yang terancam tidak bisa memiliki kursi di MPR dan DPR itu, yaitu: 1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih 3,9 persen responden 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipilih 3,2 persen responden 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipilih 2,2 persen responden 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dipilih 1,7 persen responden 5. Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 1,4 persen. (Hardianto/balipost)
