DENPASAR, BALIPOST.com – Pengembangan pariwisata di Lembongan, sebagian dinilai sudah kebablasan dan di luar kontrol. Perlu ada upaya pembenahan yang dilakukan.
Pernyataan itu dilontarkan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Sabtu (15/9). Ia meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung agar mengendalikan ijin-ijin yang dikeluarkan untuk pariwisata. “Perlu hati-hati di Lembongan khususnya, saya lihat ada beberapa sudah kebablasan, di luar kontrol. Itu juga perlu kita benahi sekarang. Bagaimana caranya agar jangan sampai Lembongan dan Nusa Penida juga tidak tertata,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini.
Menurut Cok Ace, perlu ada ketegasan untuk menata pariwisata di Lembongan. Jika memang belum ada aturan yang mengatur, pembangunan tetap harus ditahan agar pariwisata tidak sampai melabrak kawasan konservasi ataupun jalur hijau. “Kalau tidak ada peraturan berarti bebas-bebas saja, bukan begitu,” jelas wagub yang juga tokoh pariwisata ini.
Cok Ace tak menampik, pemerintah dan peraturan yang lahir selama ini memang selalu terlambat dengan swasta. Oleh karena itu, Pemkab Klungkung secara khusus diminta untuk mulai mengendalikan izin-izin yang dikeluarkan.
“Izin-izin sementara jangan dulu dikeluarkan. Terutama pada daerah-daerah yang perlu kita lindungi dan perlu kita konservasi,” tegasnya.
Cok Ace menambahkan, pembangunan pariwisata tidak semata-mata dilihat dari tren atau ketertarikan wisatawan datang ke Lembongan maupun Bali secara umum. Namun, tetap melihat kekuatan atau carrying capacity.
Bila pariwisata dianalogikan seperti secangkir kopi yang sudah nikmat tapi terus diisi air, maka rasa kopi itu akan hilang. “Bali kita tonjolkan budayanya. Pada kapasitas berapakah kita masih katakan budaya ini masih harmonis. Jangan sampai nanti wisatawan yang terlalu banyak, apalagi pariwisata yang murah, yang mass tourism, jangan sampai merusak atau mempengaruhi budaya Bali,” terangnya.
Cok Ace sebelumnya juga telah mengumpulkan stakeholder pariwisata di Bali sebagai langkah awal untuk melakukan penataan bidang kepariwisataan di Pulau Dewata sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beberapa persoalan yang ditangkap dari pertemuan itu menyangkut kebersihan, kemacetan, hingga ketidakmerataan pariwisata.
Masalah-masalah itu akan diatasi dengan membuat suatu grand design Bali ke depan. “Kita start dari awal, kita mulai mengklaster karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian tidak ada satu wilayah yang menduplikat wilayah lainnya, karena pembangunan Bali sekarang satu tata kelola. Semua terkontrol, bersinergi, terkoordinasi dan tidak ada yang jalan sendiri-sendiri,” paparnya.
Masing-masing kabupaten/kota, lanjut Cok Ace, sebetulnya telah memiliki karakter luar biasa. Di Karangasem misalnya yang lekat dengan spiritual tourism telah didukung oleh keberadaan Pura Kahyangan Jagat seperti Pura Andakasa, Lempuyang, dan Besakih.
Di kawasan utara bisa dikembangkan pariwisata konservasi dengan adanya danau. Lalu di Tabanan bisa untuk wisata agro, Gianyar sebagai pusat seni dan budaya, serta Bali selatan untuk perhotelan. “Wisatawan bisa menginap di Badung. Mereka melihat keindahan Karangasem, kesenian di Gianyar, tapi pada akhirnya kita harapkan kembali menginap di Badung dan melalui Badung kita harapkan PHR-nya juga disebar ke seluruh kabupaten di Bali,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)
