DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana PT BTID (Bali Turtle Island Development) membuka kanal di Pantai Melasti, Serangan membuat nelayan setempat resah. Setelah beberapa kali melakukan mediasi, belum ada titik temu. Bahkan, sejumlah perwakilan nelayan Serangan, Senin (17/9), mendatangi DPRD Denpasar. Mereka mengadukan persoalan yang menghantui nelayan dan warga setempat. Karena dalam waktu dekat ini, pihak investor yakni PT BTID akan membuka mulut kanal di Pantai Utara Serangan.
Mereka ini diterima Wakil Ketua DPRD Denpasar Wayan Mariyana Wandhira
bersama Ketua Komisi III Eko Supriadi dan anggota Komisi III. Dalam kesempatan tersebut, juga hadir Ketua DPD HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Bali, Manu Mudita. Wakil Ketua Forum Krama Bendega Denpasar Wayan Loka didampingi
Sekretaris DPC HNSI Denpasar Nyoman Turut mengatakan, mereka sangat khawatir akan rencana PT BTID membuka kanal di Pantai Utara Serangan.
Mengingat, kawasan itu menjadi lahan tempat nelayan untuk menambatkan perahu. Selain itu, juga menjadi tempat melasti umat Hindu di Serangan. “Kami berharap bapak-bapak di dewan bisa intervensi secara politik terhadap persoalan yang sedang kami hadapi. Terutama yang sangat mendesak, yakni rencana pembukaan kanal oleh BTID,” ujar Loka dihadapan jajaran Komisi III DPRD Denpasar.
Wayan Loka berharap PT BTID tidak bersikukuh untuk membuka mulut kanal di pantai utara. Namun, bila tetap dibuka, pihaknya berharap PT BTID bisa membuatkan akses untuk menuju pantai dengan membangun jembatan. Karena akses tersebut bukan saja untuk ke pantai, namun juga merupakan jalur untuk melakukan kegiatan ritual tahunan yang harus dilakukan
warga Serangan, yakni upacara memintar.
Dikatakan, opsi pertama yang sudah disampaikan kepada BTID, yakni membelokan kanal ke arah timur, sehingga akses pantai masih tetap bisa digunakan nelayan dan masyarakat umum. Hanya saja, opsi ini kemungkinan tidak bisa direalisasikan oleh BTID. “Karena itu, kami mengharapkan bapak-bapak di dewan ini bisa turun ke lapangan, besok (hari ini,red). Karena rencananya hari ini BTID melakukan ngeruak di lokasi pembukaan kanal,” ujar Loka.
Terhadap keluhan ini, Wayan Mariyana Wandhira mengatakan saat ini pihaknya sudah menyusun Perda RDTR. Sebelumnya, dewan sudah sempat meminta masterplant pembangunan di lahan BTID. Namun, itu belum diberikan. “Kami berharap saat ini tidak ada aktivitas atau pergerakan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dan masyarakat juga jangan anarkis dalam menyikapi persoalan ini,” ujar politisi Golkar ini.
Seperti diketahui, tanda-tanda akan ada penggarapan proyek pembukaan kanal di Pantai Utara, sudah terlihat sejak turunnya surat dari PT BTID bernomor Ref.31/BTID-2/GMM-MS/2018, tertanggal 31 Agustus 2018. Surat yang ditandatangani General Manajer Island Manajemen I Made Sumantra meminta Lurah dan Bendesa setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, karena akan dilakukan pembukaan kanal. (asmara/balipost)
