JAKARTA, BALIPOST.com – BPJS Kesehatan mengalami krisis keuangan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018 ini BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp 10 triliun lebih.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan. Salah satunya, memberikan suntikan modal sebesar Rp 4,9 triliun.
Presiden Joko Widodo, dilansir dari Kantor Berita Antara, mengatakan guna mengatasi krisis keuangan di BPJS, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan penyesuaian iuran. Hal ini, menurut Presiden, masih dalam proses kalkulasi. “Ya semuanya masih dikalkulasi, semuanya,” katanya, Selasa (25/9).
Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta kepada Presiden melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan agar defisit keuangan yang dialami pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut bisa segera diatasi. Menurut Presiden, saran dari IDI memang baik, namun pemerintah harus terlebih dahulu memperhitungkan. “Saran dari IDI baik, tapi apapun harus dihitung. Pokoknya dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi masih dihitung,” katanya.
Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis sebelumnya mengatakan penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. IDI menilai setoran, khususnya bagi peserta dari golongan tertentu atau penerima bantuan iuran besarannya cenderung kurang sebab setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu. (kmb/balipost)
