JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah dinilai perlu melakukan kebijakan deglobalisasi dalam upaya memberdayakan diri sendiri terhadap negara-negara yang selama ini kerap berupaya mengatur negara-negara berkembang seperti Indonesia melalui kekuatan ekonominya terutama Amerika Serikat (AS). “Dunia tanpa barat itu dibayangkan bagaimana dollar tidak lagi dimainkan, bagaimana neoliberal tidak dimainkan. Itu muncul, dan hari ini sebenarnya kekuatan itu mempengaruhi posisi Trump (Presiden AS Donald Trump),” kata Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi bertema ‘RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9).
Upaya tersebut dinilai Ichsanuddin bisa efektif untuk membendung gempuran negara-negara seperti AS yang selama ini dikenal selalu dengan mudah mempermainkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Ia mencontoh makin terpuruknya nilai rupiah terhadap dollar AS) serta pro kontra kebijakan impor di antara pemangku kepentingan di republik ini.
Dengan deglobalisasi, maka pemerintah bisa melakukan kebijakan mengurangi ketergantungan dengan dunia termasuk AS. Ia mencontoh, keberanian China memproteksi kekuatan ekonominya dengan kebijakan sendiri seperti mewajibkan warganya menggunakan aplikasi media sosial buatan sendiri menandingin aplikasi whatsapp (WA) termasuk juga dua Korea.
Atau dalam cakupan lebih luas mengajak negara-negara lain membentuk kekuatan baru yaitu gabungan kekuatan ekonomi China, Korea Utara, Rusia dan Iran. “Ini merupakan persoalan sendiri bagi keseimbangan global,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan cara ini, ia meyakini Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). “Lihat saja, Jepang dan Korea, bisa keluar dari middel income trap, karena banyak membangun proyek-proyek infrastruktur. Makanya, China banyak membangun KA Cepat,” kata politisi dari Partai Golkar ini.
Pembangunan infrastruktur yang terukur dinilainya penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain pembangunan infrastruktur baru, Misbakhun juga meminta pemerintah mengembangkan infrastktur yang sudah ada. Seperti keberadaan Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbaik era 1985-an. Namun perkembangannya lambat untuk di up-grade. “Begitu juga pelabuhan di Batam yang pernah menjadi pelabuhan terpanjang se Asean, sayang lambat dikembangkan,” paparnya.
Khusus pembangunan ruas tol Trans Jawa, Misbakhun membeberkan bahwa proyek tol tersebut sebenarnya sudah selesai ditender pada era Soeharto dan dimenangkan oleh swasta. Namun karena mangkrak, akhirnya BUMN mengambil alih. “Pemerintahan Jokowi sadar, setelah banyak fokus pada proyek infrastruktur. Perlu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM). Makanya, dana BOS dan Bidikmisi ditingkatkan,” ungkapnya. (Hardianto/balipost)
