JAKARTA, BALIPOST.com – Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan pariwisata sebagai sektor multidimesi perlu didukung secara multidimensional, termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimaksudkan agar sektor jasa ini berkembang pesat dan menjadi andalan dalam menghasilkan devisa sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Demikian dikatakan ketika memberikan keynote speech dalam Rakornas Pariwisata di Jakarta, Kamis (27/9).
Target 20 juta wisman pada tahun 2019, kata Menkeu, bukan hanya tugas Kemenpar, tapi semua pihak harus terlibat mensukseskannya. “Kemenkeu mendukung melalui berbagai channel policy yang kita punya. Semua instrumen dan policy keuangan ditujukan untuk mendukung pariwisata,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan untuk mendukung pembangunan di destinasi wisata unggulan khususnya 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), yang kemudian dipilih 4 DPP sebagai super prioritas (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur), membutuhkan dana investasi Rp 500 triliun yang sebagian dibiayai pemerintah dan diharapkan lebih banyak dari dunia swasta.
Dari sisi dimensi aksesibilitas, kata dia, pemerintah melalui masing-masing instansi teknis telah membangun insfrastruktur berupa jalan, rel kereta api, airport dan seaport. Juga air bersih, listrik, dan telekomunikasi.
Dari dimensi amenitas, selain melakukan lewat belanja tak langsung, pemerintah juga memberikan dukungan melalui policy perpajakan antara lain untuk perhotelan. Dukungan dalam dimensi atraksi juga dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kepada kementerian dan lembaga teknis, misalnya, Badan Ekononi Kreatif (Bekraf). “Suksesnya acara pembukaan Asian Games 2018 yang menjadi trending topic dunia tidak lepas dari dukungan dalam anggaran APBN. Sukses dalam pembukaan itu menjadi ajang promosi pariwisata yang sangat efektif,” kata Sri Mulyani.
Seperti diketahui dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp 500 triliun untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya antara lain Mandeh (Sumatera Barat) dan Tanjung Puting (Kalteng) sebagai habitat asli orang utan yang menjadi destinasi kelas dunia.
Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp 10 triliun dan swasta Rp 285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp 205 triliun berasal dari pemerintah Rp 170 triliun dan swasta Rp 35 triliun.
Investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun; Kementerian Perhubungan Rp77,3 triliun; PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp 56 triliun; Kementerian Kominfo Rp 0,05 triliun; DAK Pariwisata Rp1 triliun; dan Kementerian Pariwisata Rp 3 triliun.
Hari kedua Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 ini diisi penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menpar Arief Yahya dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, MOU Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Paiwisata dengan LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, MoU antara Kemenpar dengan Pemda Manggarai Barat, dan Kemenpar dengan KADIN Indonesia. (Nikson/balipost)
