DENPASAR, BALIPOST.com – Tampuk kepemimpinan BPK RI Perwakilan Bali kini dipegang oleh Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. Mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara ini menggantikan posisi Yulindra Tri Kusumo Nugroho yang kini menjadi Fungsional di BPK RI.
Serah terima jabatan digelar di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (1/10). Acara ini juga dihadiri Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, serta bupati/walikota se-Bali.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Komunikasi dan kerjasama dengan BPK RI selama ini berjalan dengan baik, bahkan saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan advokasi.
Pemprov Bali khususnya bahkan telah 5 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan BPK di provinsi Bali, di kabupaten/kota juga mencapai persentase yang sangat tinggi di atas 90 persen. Itu artinya bahwa kami semua tidak ingin ada sedikitpun temuan-temuan atau rekomendasi dari BPK yang tersisa, tertunda, atau tidak terselesaikan,” ujarnya.
Selain tata kelola keuangan, lanjut Dewa Indra, aset juga menjadi satu hal yang krusial. Upaya pembinaan akan terus dilakukan agar aset Pemprov semakin tercatat dan teregistrasi lebih banyak, serta tampak akuntabilitas pengelolaannya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, prestasi Bali yang sudah baik ke depan perlu ditingkatkan. Di sisa waktu tahun anggaran 2018 ini, pihaknya berencana untuk merancang minimal satu kali focus group discussion (FGD). “Saya ingin menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang harmonis, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai dasar BPK (yakni) integritas, independensi, dan profesionalisme,” ujarnya. (Rindra Devita/balipost)
