DENPASAR, BALIPOST.com – Angka kemiskinan di Bali memang relatif rendah bahkan dibawah rata-rata nasional. Kendati demikian, penanggulangan kemiskinan tetap diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya dengan melanjutkan program bedah rumah yang ke depan akan dianggarkan Rp 50 juta per unit.
“Angkanya Rp 50 juta sekarang per unit sampai plester dan itu masih dikaji seberapa dapat dengan anggaran Rp 50 juta itu. Apakah bisa sampai pakai keramik lantainya dan sebagainya,” ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra disela-sela Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali, Jumat (5/10).
Mengenai jumlah unitnya, Ika Putra menyebut masih dikaji. Penentuan jumlah bedah rumah juga akan mengacu pada data BPS yang mengukur persentase kemiskinan di Bali.
Di sisi lain, pihaknya akan mengkaji pula usulan untuk membangun rumah susun khusus untuk rakyat miskin di atas tanah Pemprov Bali. Mengingat saat ini rancangan APBD Induk 2019 juga tengah dibahas.
Saat rapat berlangsung, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengatakan, masih ada sekitar 3.000 unit bedah rumah yang diperlukan Karangasem. Selama ini, bedah rumah kerap terkendala peraturan perundang-undangan dari pusat.
Khususnya terkait masyarakat miskin yang akan menerima bantuan itu harus memiliki tanah berikut dengan sertifikatnya. “Kalau memang punya sertifikat, barangkali bukan masyarakat miskin lagi. Banyak yang penyakap mereka itu, tidak punya rumah. Ini kami atasi dengan pinjam pakai memakai surat pernyataan. Dari 3.000 itu, hampir semua tidak punya tanah, apalagi sertifikat,” jelasnya.
Artha Dipa menambahkan, ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan wilayah Bali lainnya juga harus segera diatasi. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja.
Sementara saat ini, infrastruktur jalan yakni by pass baru terbangun sampai di Klungkung saja. Karangasem bisa dikatakan sama sekali belum tersentuh. Sebagai contoh, usulan shortcut Sanghyang Ambu dan Brina serta jalan lingkar Seraya belum ada tindak lanjutnya.
“Padahal infrastruktur ini penting untuk meningkatkan investasi ke Karangasem sehingga dapat membuka lapangan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja, kemiskinan pasti akan tergerus. Tanpa infrastruktur yang jelas, kemiskinan akan terus menerus terjadi,” jelasnya.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengatakan, bedah rumah harus sudah selesai ditangani 2020. Sehingga yang dibicarakan selanjutnya adalah pemberdayaan.
Kalau bisa, pemberdayaan mestinya dilakukan lebih dulu agar masyarakat miskin bisa membangun rumahnya sendiri. “Kunci terakhir mengentaskan kemiskinan adalah pemberdayaan bukan masalah bagaimana mereka diberikan bedah rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, tingkat kemiskinan di Bali saat ini masih terhitung bagus. Demikian juga dengan angka pengangguran.
Namun, terobosan baru tetap harus dilakukan untuk lebih menekan angka kemiskinan dan pengangguran. “Kita masih bisa sesungguhnya memperbaiki angka tersebut,” ujarnya.
Mengenai bedah rumah, Cok Ace menegaskan program itu memang akan diteruskan di 2019. Pasalnya, masih terkait dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing masyarakat.
Tanpa rumah yang layak huni, tentu masyarakat akan kesulitan untuk meningkatkan daya saingnya. Secara paralel, pihaknya juga akan membangun sentra perekonomian baru agar masyarakat miskin bisa mandiri dan tidak lagi bergantung dengan pemberian dari orang lain. (Rindra Devita/balipost)
