MANGUPURA, BALIPOST.com – Pada pertemuan tahunan IMF-WB yang berlangsung di Nusa Dua dari 8 hingga 14 Oktober, akan ditawarkan sebanyak 78 proyek dari 21 BUMN, dengan nilai peluang investasi sebesar 42 miliar USD. Bahkan, sudah ada sebanyak 20 proyek senilai 13 Miliar USD yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama pada Kamis (11/10) dengan melibatkan kurang lebih 12 BUMN.
Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, dari 20 proyek yang akan ditandatangani Kamis, sebanyak 80 persen kemitraan strategis, 18 persen terkait pembiayaan proyek dan sisanya capital market. Diungkapkannya, dari proyek tersebut, terdiri dari beragam sektor, seperti energi, airport, tourism, transportasi maupun manufaktur.
Bahkan, salah satu cara mensosialisasikannya, Selasa (9/10) dilakukan grup meeting dengan 11 BUMN yang akan bertemu dengan lebih dari 80 investor dari dalam dan luar negeri. Terkait dengan pembiayaan Infrastruktur, banyak struktur pembiayaan yang akan dilakukan oleh BUMN.
Dikatakannya, Indonesia salah satu pasar yang paling berkembang. Dengan penduduk yang cukup besar, tentunya akan mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Dari studi, 32 emerging market countries, Indonesia mempunyai potensi sangat besar.
Diungkapkannya, tahun 2030 Indonesia akan menjadi salah satu yang terbaik ke-5. Tapi tentunya harus mempunyai kekuatan untuk memperkuat infrastrukturnya. Dengan melemahnya kurs rupiah, terutama bagi investor asing, ini menjadi peluang bagus. Kalau dilihat 5 tahun dari sekarang bukan hanya return dari investment namun juga terhadap core bisnisnya.
Pemerintah Indonesia kini menggunakan paradigma baru dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU). Dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrstruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan.
“Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting,” ujar Sri Mulyani dalam memberikan keynote speech pada “Indonesia SoE and Infrastrucuture Investments Forum” di Annual Meeting IMF-WBG, Nusa Dua, Selasa (9/10).
Meskipun KPBU sejauh ini telah menghasilkan banyak keuntungan, Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru agar kerjasama swasta dan pemerintah menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan. alam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa Pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
Sejauh ini telah ada sejumlah proyek yang berbentuk KPBU yang telah dijalankan seperti Paket Palapa Ring Barat, Pembangkit Listrik Jawa Tengah, dan sejumlah proyek strategis lainnya.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, ini baru satu event infrastruktur dari 9 event money infrastruktur yang akan digelar saat IMF. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah panjang. Secara studi, infrastruktur ini bisa mendorong kapasitas pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen dengan pembaruan lain.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta Lembaga keuangan untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur. “OJK mendorong usaha komprehensif dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrumen keuangan dan mengembangkan pasar yang lebih canggih,” sebutnya. (Yudi Karnaedi/balipost)
