JAKARTA, BALIPOST.com – Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) saat ini masih menjadi program prioritas pemerintah. Masalah kependudukan merupakan hal yang penting dalam pembangunan. Tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas dan mobilitas.
Sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2009, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu perlu kebijakan yang memperkuat hal itu.
Menurut Plt. Kepala BKKBN, Sigit Priyohutomo, perlu adanya penajaman arah kebijakan dan strategi, diantaranya meningkatkan pengetahuan stakeholders tentang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan KKBPK. Diharapkan melalui pengetahuan itu bisa meningkatkan pelayanan. “Kita ingin meningkatkan pengetahuan stakeholders dan mitra kerja. Komitmen untuk pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, tapi juga untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik,” katanya.
Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kelahiran total nasional cenderung turun dari 2,6 persen di 2012 menjadi sekitar 2,4 persen anak per perempuan reproduksi di 2017. Walaupun belum sepenuhnya mencapai sasaran yaitu 2,33 persen namun menunjukkan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan.
Demikian pula ada kenaikan penggunaan kontrasepsi dengan persentase 61 persen di 2012 menjadi 63,6 persen di 2017. (kmb/balitv)
