SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pengentasan kemiskinan masih menjadi program prioritas Pemkab Klungkung. Pada 2020 ditargetkan tidak ada lagi warga yang menempati rumah tak layak. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Senin (15/10).
“Pengentasan kemiskinan tentu masih menjadi PR. Pada 2019, seluruh warga kurang mampu harus sudah terdata dengan baik. 2020 bisa selesai memikirkan tentang bedah dan rehab rumah. Sehingga selanjutnya sudah mengarah pada pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya usai Sidang Paripurna di DPRD Klungkung, penyampaian nota pengantar rancangan Perda tentang APBD 2019.
Sesuai data yang terhimpun di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung, ada sekitar 300 rumah yang layak bedah dan 500 rehab. Dari jumlah itu, pada 2019, dialokasikan anggaran Rp 6,74 miliar untuk penanganan. “Untuk rumah yang dibedah ada 111 unit dan 220 rehab,” jelasnya.
Disampaikan lebih lanjut, mengetahui perkembangan kondisi masyarakat, Pemkab juga akan menyiapkan aplikasi yang dapat menampilkan data akurat. “Saya sudah perintahkan untuk membuat aplikasi. Sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui informasi soal kependudukan, termasuk jumlah kemiskinan dan penangguran. Kalau untuk data kemiskinan, 2019 sudah ada,” kata Bupati asal Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida ini.
Sementara itu, untuk bidang kesehatan juga turut menjadi perhatian. Sarana-prasarana fasilitas kesehatan akan dilengkapi. Demikian juga dengan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan. “RS Pratama di Nusa Penida juga diupayakan bisa naik kelas dari D ke C,” terangnya.
Tak kalah penting juga sektor pendidikan. Sarana prasarana juga dilengkapi untuk menyamakan kualitas ditengah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. “Dengan seperti itu, ke depan tidak ada lagi sekolah favorit. Semua sama. Angkutan siswa gratis juga diperluas. Mudah-mudahan 2020 juga bisa mencakup seluruh kecamatan,” kata mantan Manager Koperasi Pasar Srinadi ini.
Khusus untuk infrastruktur, terutama di Kepulauan Nusa Penida, pihaknya mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih serius memberikan perhatian. Sebab kepulauan the blue paradise island itu menyandang sejumlah status yang ditetapkan kementerian, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) maupun pengembangan bibit sapi Bali. “Kami juga menunggu pertanggungjawaban kementerian yang menetapkan status itu,” imbuhnya.
- Sesuai yang dipaparkan dihadapan dewan, APBD 2019 dirancang sebesar Rp 1,2 triliun. Naik dari 2018 sekitar Rp 1,1 triliun. (Sosiawan/balipost)
