DENPASAR, BALIPOST.com – Tahapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendapat pemantauan khusus dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali. Karena itu, ORI Bali telah melakukan pemantauan ke beberapa kabupaten terkait proses CPNS ini. dari hasil pemantauan selama beberapa hari, ditemukan proses sosialisasi terhadap formasi untuk disabilitas masih minim. Sedangkan item yang lainnya, sudah berjalan
dengan baik. Hal ini mengemuka dalam pemaparan ORI Bali dihadapan para Sekda dan Kepala BKPSDM kabupaten/kota se-Bali, Kamis (18/10).
Ketua ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan proses seleksi CPNS saat ini sudah dilakukan dengan kredibel dan baik. Terkait pengumuman dan pelaksanaan selesai CAT pihaknya juga akan turun melakukan pengawasan. “Tadi dikatakan ada empat titik tempat tes CAT. Dua di Denpasar, satu di Tabanan dan satu lagi di Gianyar. Itu semua kita juga akan awasi,” terangnya.
Meski menggunakan sistem komputer ia memperkirakan tak menutup kemungkinan akan terjadinya kekurangan. Sehingga itu digunakan sebagai celah kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kita akan turun ke lapangan setiap saat. Diharapkan juga verifikator harus ketat dalam menyeleksi. Jangan sampai memberikan peluang-peluang terjadinya KKN,” ujar Umar.
Sementara itu, Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra mengatakan, perekrutan CPNS kali ini pihaknya ingin digunakan sebagai pintu gerbang memperbaiki citra pemerintahan saat ini. Karena itu, Dewa Made Indra menjelaskan bahwa tidak ada yang main titip. Jika pun ada pejabat yang mengaku bisa membantu, masyarakatn diharapkan tidak mudah percaya. Sebab, tidak ada yang bisa membantu dalam proses seleksi CPNS ini.
“Untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan, tim verifikatornya juga kita seleksi, jika ada pejabat yang menawarkan dan mengaku bisa meloloskan jangan percaya. Sekalipun mengaku bisa bantu sebenarnya mereka tetap tidak bisa bermain. Yang bisa bantu hanya diri pelamar sendiri, leluhur, dan Tuhan,” ujarnya.
Dewa Indra juga menyampaikan kepada masyarakat agar membantu pemerintahan supaya dapat dipercaya. Yaitu dengan cara masyarakat jangan mudah percaya atau memiliki pikiran bahwa pejabat bisa mengatur dan meluluskan CPNS. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan seleksi saat ini telah mempergunakan sistem. Sedangkan kewenangan panitia hanya membantu saja dalam prosesnya dan tidak dapat mengambil keputusan. “Soalnya ada di komputer, jawabnya di komputer, dan hasilnya juga ada di sana, siapun
tidak ada bisa bantu kecuali diri sendiri,” ungkap Dewa Indra. (asmara/balipost)
