MANGUPURA, BALIPOST.com – Galian di Kutuh yang rencananya akan dijadikan tempat pengolahan sampah dihentikan sementara oleh Satpol PP Bali. Hal ini, kata Kepala Seksi Trantib Sapol PP Bali, Dewa Darmadi, karena aktivitas itu belum mengantongi izin.
Meskipun yang bersangkutan nantinya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung, tegasnya, namun untuk izinnya harus tetap dipenuhi. “Kalau yang bersangkutan bisa penuhi izinya baru bisa dilanjutkan. Kan tergantung Kabupaten. Provinsi hanya mengesahkan jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan,” katanya saat dihubungi, Selasa (23/10).
Dikatakan, terhitung mulai Senin (22/10) di lokasi tersebut tidak boleh lagi ada aktivitas apapun. Terkait izinya, memang harus dilakukan di Provinsi karena itu berkaitan dengan galian C.
Sementara untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL- UKL) yang dari Kabupaten Badung, nanti dilihat dulu tata ruangnya, UPL UKL layak atau tidak. Selain itu juga penyandingnya juga harus disiapkan, baru mendapatkan izin.
“Kalau misalnya di lokasi masih ada aktivitas akan diberikan sanksi Perda. Kami bisa proses dia secara pidana. Kami meminta Satpol PP Badung untuk melakukan pengawasan di lokasi. Karena itu adalah wilayah Badung,” ujarnya.
Sementara, dihubungi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, Putu Eka Merthawan mengatakan, dari sisi legal Galian, memang kewenangan ada di Provinsi. Namun, terkait dengan rencana pembuatan tempat pengolahan sampah, dari sisi tempat, itu sudah tidak layak karena dekat dengan perumahan.
Dalam hal pengurusan Izin nanti, mereka juga harus mengajukan UPL-UKL penyanding. Hal itu menurutnya sudah tidak mungkin karena saat ini sudah ada keluhan dari warga.
Sedangkan, terkait rencana pengolahan sampah, apabila masih menggunakan sistem Sanitary Landfill yaitu sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah, memang tidak diperkenankan. Karena Undang-undang tidak mengizinkan untuk itu lagi, karena bisa menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan.
Namun kalau waste to energy atau mengolah sampah menjadi energi maupun zero waste dengan cara dicacah habis menjadi kompos, itu masih memungkinkan. Untuk itu pihaknya berharap, agar pihak Desa bisa mempresentasikan dulu kepada DLHK seperti apa metodenya nanti.
Ia berharap, terkait rencana ini agar mengikuti prosedur yang berlaku. “Dengan hormat, kami undang ke DLHK untuk mempresentasikan seperti apa rencana tempat pengolahan sampahnya. Siapa tahu nanti bagus programnya, tentu akan kami dukung, sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Yudi Karnaedi/balipost)
