SINGARAJA, BALIPOST.com – Motivasi besar untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan di rumah sakit terganjal oleh dukungan sumberdaya manusia (SDM). Terbukti, Buleleng masih kekurangan dokter spesialis yang ditugaskan di RSUD Buleleng.
Upaya menambah dokter spesialis lewat usulan formasi dokter dalam rekrutmen CPNS dan merekrut dokter kontrak telah dilakukan. Akan tetapi upaya itu belum berhasil dan krisis dokter belum tertangani dengan tuntas.
Beberapa tahun terakhir pemkab melengkapi infrastruktur gedung, menambah alat kesehatan (alkes) dan mengusulkan peningkatan peringkat rumah sakit mendukung pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Pendidikan Ganseha (Undiksha). Kerja keras itu seperti kurang lengkap karena rumah sakit masih kekurangan dokter spesialis. Beberapa dokter spesialis itu seperti Spesialis Radiologi, Spesialis Telinga Hidung dan Tenggerokan (THT), serta beberapa spesialissi lain.
Sebenarnya, kesulitan dokter spesialis ini sudah coba dipenuhi dengan mengusulkan dalam formasi rekrutmen CPNS. Hanya saja, formasi ini justru lowong karena tidak ada pelamar yang mendaftar. Upaya lain juga dilakukan dengan merekrut dokter spesialis dengan sistem kontrak perjanjian kerja. Lagi-lagi upaya itu gagal karena tidak ada dokter yang diperlukan justru tidak tertarik bertugas di gumi Denbukit.
Tidak ingin krisis dokter spesialis terus berlanjut, sekarang pemkab menempuh upaya terakhir. Caranya, sarjana dokter yang baru menamatkan dari studi direkrut menjadi dokter kontrak.
Selanjutnya, pemkab akan membiayai studi lanjutan dokter bersangkutan sampai meraih gelar spesialisasi yang dicari pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan catatan, setelah menyelesaikan studi spesialisasi-nya, dokter bersangkutan wajib bertugas di rumah sakit di Bali Utara.
Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.O.G. akhir pekan lalu mengatakan, krisis dokter spesialis ini masalah penting yang harus dituntaskan. Untuk itu, upaya menyekolahkan dokter dengan biaya pemerintah daerah dipastikan sebagai solusi terakhir yang bisa menuntaskan krisis dokter di RSUD Buleleng. Selama studi, dokter yang direkrut oleh pemkab itu menyandang status dokter kontrak. “Dokter yang baru tamat baik dari FK Undiksha yang sudah dibuka atau dari perguruan tinggi lain kita sekolahkan. Nantni ada perjanjian kalau sudah tamat studi harus bekerja di daerah kita. Saya yakin upaya ini akan menyelesaikan krisis dokter yang terjadi sekarang,” jelasnya.
Menurut Sutdjira, sebelum merekrut dokter kontrak yang akan disekolahkan, pemkab dalam waktu dekat ini akan melakukan analisis beban kerja utamanya dokter spesialis di rumah sakit. Berdasarkan kajian ini, pemerintah memiliki data akurat terkait kebutuhan dokter spesialis baik di RSUD dan juga di rumah sakit pratama di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt dan di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan. “Kebutuhan beban kerja utamanya dokter spesialis itu akan difinalisasi oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), dari sana kita akan sarjana dokter lalu kita sekolahkan, dan sasaran akhir akan melengkapi spesialsiasi yang sekarang belum ada di daerah kita,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini. (mudiarta/balipost)
