SEMARAPURA, BALIPOST.com – Jajaran DPRD Klungkung kompak turun ke Kecamatan Nusa Penida. Mereka melihat dari dekat pelaksanaan berbagai program, agar dapat disempurnakan. Seperti Komisi I DPRD Klungkung, mendesak adanya upaya penegakan perda. Sebab, realita di lapangan, banyak terjadi pelanggaran, tetapi tak kunjung ditertibkan.
Ketua Komisi I DPRD Klungkung, Nengah Mudiana, Rabu (31/10) kemarin, menyampaikan saat melakukan rapat koordinasi di Nusa Penida, belum lama ini, dia mendapat beragam fakta miris dalam upaya penegakan perda.
Banyak terjadi pelanggaran, tetapi minim upaya penegakan perda. Salah satu contoh, adalah upaya penertiban sempadan pantai. “Ini sama sekali belum ada upaya tindakan tegas,” tegas Politisi Partai Gerindra asal Desa Gelgel ini.
Setelah digali apa persoalannya di lapangan, rupanya dia melihat banyak masalah. Pertama, soal ketersediaan anggota Sat Pol PP yang hanya ada enam orang. Bahkan, semuanya hanya berstatus tenaga kontrak. Kedua, mengenai sarana, di sana hanya ada empat sepeda motor. Malah yang berfungsi hanya dua sepeda motor.
Belum lagi masalah biaya operasionalnya sehari-hari. Menurutnya, ini tak boleh terjadi. Padahal dua per tiga wilayah Klungkung adalah Nusa Penida, mestinya urusan personil idealnya harusnya lebih banyak.
Minimal ada satu pleton petugas Sat Pol PP khusus di Nusa Penida. Atau paling tidak 16 personil. Melihat vitalnya peran Sat Pol PP di Kecamatan Nusa Penida, khususnya untuk menegakkan perda agar pembangunan tak kebablasan, idealnya di Nusa Penida dibentuk satu UPT Sat Pol PP.
Sebab, tanpa ada UPT, sebanyak apapun personilnya tetap saja tidak punya wewenang melakukan penindakan. Sebab, personil yang ada saat ini berada di bawah kecamatan. Sebagai tindaklanjut setelah rakor, persoalan ini akan dibahas dalam rapat komisi. Demikian pula nanti akan disampaikan pula dalam rapat gabungan dengan eksekutif.
Kepala Sat Pol PP Pemkab Klungkung, Putu Suartha, dihubungi Rabu (31/10), mengakui selama ini kekurangan banyak personil dan sarana. Dia mengaku akan berupaya memenuhinya secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
Terkait masukan pembentukan UPT di Kecamatan Nusa Penida, menurutnya belum terlalu mendesak, karena disana sudah ada ada Kasi Trantib. Menurutnya, justru yang memang benar-benar mendesak adalah personil PNS dan penyidik PNS. “Semoga ke depan kami bisa penuhi itu di Kecamatan Nusa Penida,” tegasnya. (Bagiarta/balipost)
