DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bandara Buleleng akan dibangun di darat. Pembangunan di darat bahkan sudah disepakati oleh Menteri Perhubungan. Ijin penetapan lokasi (penlok) hanya tinggal menunggu kepastian lahan. Sebab, lahan milik desa adat yang akan dipakai membangun masih dikontrakkan kepada pihak ketiga.
“Harus diselesaikan dulu ini supaya tidak timbul masalah. Diselesaikan baik-baik dengan cara kekeluargaanlah. Memang setelah dikontrak, tidak diapa-apain itu lahannya, tidak ada usaha yang dilakukan disitu,” ujarnya saat menerima kunjungan Komisi V DPR RI di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (1/11).
Menurut Koster, pembangunan bandara di darat membutuhkan lahan seluas 600 hektar. Mayoritas merupakan lahan milik desa adat, masing-masing 370 hektar lahan milik desa adat Kubutambahan dan 50 hektar lahan milik desa adat Sanih. Sisanya merupakan tanah milik masyarakat di desa Kubutambahan, Bulian, Depeha dan lainnya. Yang menarik, Koster tidak mengijinkan lahan-lahan itu dijual untuk keperluan bandara.
“Itu tidak akan dijual, tapi dijadikan sebagai penyertaan dari desa adat. Kalau dijual nanti habis lahannya, kasihan. Jadi lahan itu tetap milik desa adat. Tidak lama lagi selesai ini. Targetnya kalau bisa 2019, penlok sudah dikeluarkan,” jelasnya.
Koster pun meminta dukungan dari Komisi V DPR RI untuk bisa merealisasikan bandara di Buleleng. Disamping penyelesaian infrastruktur lain seperti 10 titik shortcut di ruas jalan Mengwitani-Singaraja. Untuk lahan, studi kelayakan dan detail engineering design (ded), Pemprov Bali sudah siap mendanai. Namun pembangunannya butuh kucuran dana APBN lantaran APBD provinsi Bali yang terbatas.
“Pembangunan kontruksinya itu supaya penuh didanai dari APBN. Itu kami minta dukungan dari Komisi V. Kemudian, dukungan untuk infrastruktur berupa shortcut Denpasar-Gilimanuk, itu juga sangat mendesak karena sangat padat lalu lintas disana,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, Komisi V memetakan terlebih dulu kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak di Bali. Saat ini, pulau dewata memang sudah mulai macet sehingga jalan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pihaknya perlu mengetahui skema jaringan jalan yang akan dibangun oleh Kementrian PUPR.
“Tentu kami akan tindaklanjuti bentuk penganggarannya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk shortcut (Mengwitani-Singaraja, red) sudah ada anggarannya. Kami minta ini supaya direalisasikan di APBN 2019,” ujarnya.
Untuk bandara, lanjut Lasarus, Bali akan mentok di kisaran 37,6 juta penumpang. Sekarang posisi penumpang sudah mencapai 21 juta dengan fasilitas yang ada mampu menampung 24 juta penumpang. Dalam 5 tahun kedepan, 37,6 juta penumpang pasti sudah bisa terpenuhi. “2019 paling lama pembangunan bandara di Bali utara ini seharusnya sudah dimulai. Paling tidak dengan penetapan lokasi dulu,” imbuhnya.
Lasarus menambahkan, Bali juga punya masalah terkait pantai dan kebutuhan air bersih. Air bersih khususnya menyangkut daya dukung Bali sebagai pusat pariwisata dunia. “Hal-hal mendasar inilah yang ingin kami petakan supaya nanti betul-betul mendapat support yang cepat dari pemerintah pusat,” tandasnya. (rindra/balipost)
